MAKALAH PERS DI INDONESIA

Untuk Memudahkan Pencarian Dokumen Pendidikan Gunakan Filtur Pencarian di Bawah ini

MAKALAH PERS DI INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

           
A.      LATAR BELAKANG
Istilah pers tidak asing terdengar di telinga kita semua, berbicara tentang pers berarti akan menyangkut aktivitas jurnalistik. Terkadang istilah pers, jurnalistik, dan komunikasi massa menjadi tercampur baur dan saling tertukar pengertiannya. Apabila pers merupakan salah satu bentuk komunikasi mass, maka jurnalistik merupakan kegiatan untuk mengisinya
Beberapa ahli politik berpendapat bahwa pers merupakan kekuatan keempat dalam sebuah negara setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pendapaat tersebut sekiranya tidak berlebihan karena kenyataannya pers dapat menciptakan/membentuk opini masyarakat luas, sehingga mampu menggerakkan kekuatan yang sangat besar.
Dalam era demokratisasi ini, pers telah merasakan kebebasan sehingga peranan dan fungsi pers dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat. Pada masa reformasi ini, kebebasan pers telah di buka lebar-lebar. Pers mendapatkan kebebasan untuk melakukan kritik social terhadap pemerintah. Pers bebas untuk bergerak dalam melakukan pemberitaan. Meskipun bebas, tetapi pers tetap bertanggung jawab dalam pemberitaannya. Pemerintah pun tetap melakukan control terhadap kebebasan pers dalam kehidupan sehari-hari.

B.     RUMUSAN MASALAH
1.      Apakaha yang dimaksud dengan Pers?
2.      Bagaimanakah fungsi dan peranan pers ?
3.      Bagaimanakah perkembangan pers di Indonesia ?

C.    TUJUAN
1.      Memahami pengertian Pers
2.      Untuk mengetahui fungsi dan peranan pers.
3.      Untuk mengetahui perkembangan pers di Indonesia.





BAB II
PEMBAHASAN



A.           PENGERTIAN PERS
Secara harfiah, pers berasal dari kata pers ( belanda ), atau press ( inggris ), atau presse  ( prancis ). dalam bahasa latin, pers berasal dari pressare dari kata premere yang berarti tekan atau cetak. Istilah pers sering diartikan sebagai surat kabar atau majalah.
Secara umum, pers berarti segala usaha dari alat-alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat akan hiburan, berita, dan informasi. Dalam buku “ sejarah dan perkembangan pers Indonesia ” dinyatakan bahwa pers memiliki dua pengertian secara luas dan secara sempit. Secara luas pers berarti semua media massa  ( radio, televisI, film, surat kabar, majalah, dan lain-lain ), sedangkan secara sempit adalah surat kabar, majalah, tabloid, atau buletin.
Dalam UU No.40 Tahun 1999 tentang pers, pengertia pers adalah lembaga social dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik ataupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
Dari definisi tersebut pers memiliki dua arti, arti luas dan sempit. Dalam arti luas, pers menunjuk pada lembaga sosial (sebenarnya lebih tepat “paranata sosial”) yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Sementara dalam arti sempit, pers merujuk pada wahana media komunikasi massa. Media komunikasi massa tersebut merupakan produk atau kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pers ataupun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pers.

B.            WAHANA KOMUNIKASI MASSA
Wahana komunikasi massa atau media massa dapat dikelompokkan dalam dua jenis:
·                Media massa elektronik, yaitu media massa yang menyajikan informasi dengan cara mengirimkan informasi melalui peralatan elektronik. Contoh media massa elektronik adalah radio, televisi dan internet.
·                Media massa cetak, yaitu segala bentuk media massa yang menyajikan informasi dengan cara mencetak informasi tersebut di atas kertas. Contoh media massa cetak adalah koran, tabloid, dan majalan.


C.           FUNGSI DAN PERANAN PERS
M. Gurevitch dan JG Blumler (1990) dalam buku Democracy and the Mass Media mengungkapkan fungsi dan peran pers dalam masyarakat demokrasi meliputi:
1.             Memberikan informasi mengenai perkembangan kehidupan sosial – politik;
2.             Memberikan gambaran mengenai isu-isu penting yang sedang menjadi perhatian masyarakat;
3.             Menyediakan wahana untuk melakukan debat publik antara berbagai sudut pandang berbeda-beda yang hidup dalam masyarakat;
4.             Membantu pemerintah dalam memperhitungkan cara yang sesuai dalam menggunakan kekuasaan;
5.             Memberikan sumbangan kepada warga masyarakat untuk belajar, memilih, dan terlibat dalam kehidupan bersama, termasuk proses politik.

D.           FUNGSI DAN PERANAN PERS DI INDONESIA
Fungsi pers menurut UU Pers adalah sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, media kontrol sosial, dan lembaga ekonomi (pasal 3 ayat 1 dan 2). Sementara itu peranan pers menurut pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, meliputi:
1.      Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2.      Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan;
3.      Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
4.      Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
5.      Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

E.            PERKEMBANGAN PERS DI INDONESIA
1.             Era Kolonial (1744 – 1900)
Dunia pers di era kolonial dimulai pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron Van Imhoff. Ketika itu terbit surat kabar pertama pada 7 Agustus 1744 di Batavia (Jakarta), yaitu Bataviaasche Nouvelles en Politque rasionnementen. Selama kurun waktu 1744 – 1854 surat kabar cenderung dimiliko oleh orang eropa, berbahasa belanda, ditujukan bagi pembaca berbahasa belanda, berisi tentang kehidupan orang eropa dan tidak terkait dengan kehidupan pribumi. Barulah pada kurun sesudah itu mulai muncul surat kabar berbahasa melayu, misalnya Slompret Melajoe. Parker (1982) mencatat bahwa sejak 1850-an ada sebanyak 30 surat kabar yang diterbitkan di hinda belanda.


2.             Era Perjuangan Kaum Nasional (1900 – 1942)
Menurut Yasuo Hanazaki (1998:9) era ini ditandai dengan terbitnya Medan Prijaji, surat kabar pertama yang dibiayai, disunting, dan diterbitkan sendiri oleh orang-orang indonesia. Karena itu, medan prijaji dianggap sebagai tonggak lahirnya pers nasional pendapat ini senada dikemukakan oleh Abdurachman Surjomiharo dan Leo Suryadinata (2002:77). Pada masa ini sikap pemerintah kolonial cenderung berusaha membatasi ruang gerak pers.

3.             Masa Transisi Pertama (1942 – 1945)
Pasa masa ini Indonesia berada dalam kekuasaan pemerintah penjajahan jepang. Kehidupan pers diatur pemerintah penjajah dengan Undang-Undang No. 16 yang memberlakukan sistem lisensi dan sensor preventif. Setiap penerbitan cetak harus memiliki izin terbit serta melarang penerbitan yang dinilai memusuhi jepang. Berdasarkan undang-undang tersebut berbagai surat kabar berhasa belanda dibredel. Selanjutnya pemerintah penjajah jepang mendirikan surat kabar jawa shimbun ka dan membentuk kantor berita Domei.

4.             Era Pers Partisan (1945 – 1957)
Pada awal kemerdekaan sampai tahun 1950-an ada tiga jenis surat kabar yang terbit di Indonesia. Yaitu surat kabar republiken, surat kabar belanda, dan surat kabar cina. Sebelum kemerdekaan pers pada umumnya mengidentifikasi diri sebagai pers perjuangan. Tetapi pada masa ini pers cenderung mulai menjadi partisan artinya pers menjadi pengikut partai, golongan atau faham tertentu.

5.             Era Pers Terpimpin (1957 – 1965)
Pada masa ini pengekangan pers dimulai, pad atanggal 12 oktober 1960, soekarno mengeluarkan peraturan yang mengharuskan setiap penerbit untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan surat izin terbit (SIT). Untuk  lebih mengaktifkan kontrol terhadap pers, soekarno mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain: menempatkan percetakan swasta dalam pengawasan pemerintah, memberi wewenang kepada Menteri Penerangan untuk menyusun pedoman pers, serta menasionalisasi Kantor Berita Antara.

6.             Era Bisnis (1974 – 1988)
Mulai pertengahan tahun 1970-an, pers makin tampil sebagai sebuah industri. Hal ini bisa dipahami karena pemerintah Orde Baru berhasil melakukan perbaikan ekonomi, sehingga tingkat daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi pun meningkat. Tetapi disisi lain, terjadi peningkatan kontrol pemerintah Orde Baru terhadap kehidupan pers. Dengan makin ketatnya pengendalian pers makin membuat pers cenderung idealisme dan daya kritisnya terhadap kehidupan sehari-hari, pers cenderung bersikap pragmatis.
7.              Masa Transisi Ketiga (1989 – 1999)
Pada tahun 1993 keberanian pers untuk memanfaatkan transisi keterbukaan politik makin menguat. Pers mulai berani secara aktif menyajikan laporan mengenai berbagai kasus politik sensitif, seperti demontrasi, penggusuran, pembunuhan aktivis, pemilihan ketua umum PDI, dan bahkan tuntutan mahasiswa kepada MPR untuk mengevaluasi kinerja Presiden Soeharto. Tetapi era keterbukaan pers tersebut hanya berjalan sebentar saja. Pada tanggal 21 Juni 1994 pemerintah membredel sekaligus tiga media massa terkemuka yaitu Tempo, Editor dan Detik.

8.             Era Reformasi (1999 – Sekarang)
Penantian panjang pers Indonesia untuk bisa menikmati kebebasan akhirnya terwujud. Pemerintah BJ. Habibie memberikan andil besar dalam menumbuhkan kebabasan pers. Ketika itu menteri Penerangan yang baru, Junis Josfiah, segera merevisi ketentuan perizikan (SIUPP) dan mencabut ketentuan wadah tunggal organisasi wartawan.  SIUPP menjadi begitu mudah diperoleh. Demikian pula, lahirlah organisasi wartawan lain diluar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Kebijakan tentang pers tersebut selanjutnya makin dikokohkan dengan lahirnya Undang-Undang Pers baru, yaitu UU No. 40 Tahun 1999 pada tanggal 23 September 1999. Salah satu point penting dari UU tersebut adalah adanya penghapusan lembaga SIUPP, jaminan hak atas informasi dan perlindungan hukum bagi wartawan. Jaminan akan kebebasan pers tersebut makin nyata ketika Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan lembaga pemerintah yang menjadi momok menakutkan bagi pers indonesia pada masa Soeharto yakni departemen penerangan.




BAB III
PENUTUP


A.     KESIMPULAN
Dari pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :
1.      Fungsi dan peranan pers yaitu memberikan layanan terhadap hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi dan mendorong terwujudnya demokratisasi, mendorong tegaknya supremasi hukum,dan tegaknya jaminan HAM. Pers juga berperan mengembangkan pendapat umum berdasar informasi yang tepat, akurat, dan benar.
2.      Perkembangan pers di Indonesia terbagi atas enam periode yaitu pers Indonesia pada masa penjajahan belanda, penjajahan jepang, masa revolusi mempertahankan kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan Masa Reformasi, dimana proses perkembangannya sangat beragam.
3.      Pers yang bebas dan bertanggung jawab adalah Pers bebas untuk berkarya dan berekspresi, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya bertanggung jawab diartikan sebagai bertanggung jawab kepada pemerintah.
4.       Kebebasan pers rawan terhadap berbagai gangguan. Gangguan tersebut ada dua macam, yaitu: Pertama, pengendalian kebebasan pers. Artinya, masih ada pihak-pihak yang tidak suka dengan kebebasan pers. Mereka berusaha untuk membatasi atau bahkan meniadakan kebebasan pers. Kedua, penyalahgunaan kebebasan pers. Artinya, insan pers memanfaatkan kebebasan yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan jurnalistik yang bertentangan dengan fungsi dan peranan yang diembannya.

B.     SARAN
Saran penulis adalah agar masyarakat dapat mengetahui tentang fungsi dan peranan pers dalam menjalankan tugasnya, dan agar masyarakat juga mengetahui bahwa dalam kerja pers juga diikat oleh Undang-undang dan tidak bekerja dengan semena-mena. Masyarakat harus tahu bahwa pers memikul tanggung jawab atau beban yang sangat berat.




DAFTAR PUSTAKA


Bambang S, Sugiyarto.2007. pendidikan kewarganegaraan  SMA/MA kelas XII.Surakarta. Grahadi.
Bambang Tri Purwanto,Sunardi. 2010. Membangun wawasan kewarganegaraan 3. Jakarta. Platinum.
http://riyandi97.blogspot.co.id/2014/02/makalah-pkn-tentang-pers-yang-bebas-dan.html

http://utami333.blogspot.co.id/2013/01/evaluasi-atas-kebebasan-pers-di.html

Posted by SahrulParawie
WAHANA BELAJAR & BERBAGI ANEKA DOKUMEN PENDIDIKAN Updated at: 5/20/2018 04:30:00 AM

No comments :

Post a Comment