RESUME MATERI PKn KELAS X DARI BAB I SAMPAI BAB III

Untuk Memudahkan Pencarian Dokumen Pendidikan Gunakan Filtur Pencarian di Bawah ini

RESUME MATERI PKn KELAS X DARI BAB I SAMPAI BAB III


DAFTAR ISI


BAB I HAKIBAT BANGSA DAN NEGARA

BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL   

BAB III HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA 

KESIMPULAN .

DAFTAR PUSTAKA




BAB I
HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA

A.    Hakikat Bangsa
Dalam sejarahnya, istilah bangsa diberi arti bermacam-macam menurut Ernest Renan syarat bangsa adalah kehendak untuk bersatu dari orang-orangnya. Bangsa adalah satu kelompok manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Sementara itu, menurut Oto Baqer bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. Ben Andersan. Mengartikan bangsa sebagai komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Ada tiga unsur pokok dari pengertian itu, yaitu: komunitas politik, mempunyai hak wilayah yang jelas, berdaulat.

B.    NEGARA
1.    Hakikat Negara
Menurut Frenz Megnis Suseno, negara merupakan satu kesatuan masyarakat politik. Fungsinya adalah membuat, menerapkan, dan menjamin berlakunya norma kelakuan untuk seluruh masyarakat. Sementara itu menurut Miriam Budiardjo setiap negara mempunyai sifat, sebagai berikut.
a.      Memaksa
Artinya, negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara sah. Contoh, setiap warga negara harus membayar pajak.
b.     Monopoli
Negara mempunyai monopoli untuk melakukan sesuatu, sesuai dengan tujuan bersama dari masyarakat.
c.      Mencakup semua
Semua peraturan perundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.


2.    Unsur-unsur Terbentuknya Negara
Menguasai unsur-unsur negara, Konvensi Montevideo 1933 menyatakan sebagai berikut. Negara sebagai suatu pribadi hukum internasional seharusnya memiliki kualifikasi-kualifikasi berikut: penduduk yang menetap, wilayah tertentu, suatu pemerintahan dan kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain.

a.      Unsur Konstitutif Negara
Unsur konstitutif negara adalah unsur yang menentukan ada atau tidaknya suatu negara. Belum adanya salah satu unsur mengakibatkan belum adanya negara. Yang termasuk unsur konstitutif adalah, penduduk yang menetap, wilayah tertentu, pemerintah yang berdaulat.

b.     Unsur Deklaratif Negara
Di samping ketiga unsur konstitutif di atas, ada pila unsur lain yang membuat sebuah negara menjadi subyek hukum internasional. Ada dua macam pengakuan suatu negara atas negara lain, yaitu pengakuan de facto dan de jure.
1)     Pengakuan de facto
Pengakuan de facto adalah pengakuan atas fakta adanya negara.
2)     Pengakuan de jure
Pengakuan de jure adalah pengakuan bahwa keberadaan suatu negara itu sah menurut hukum internasional.
Dalam perkembangannya hingga kini banyak dikenal teori tentang asal mula negara, diantaranya:
a)     Teori perjanjian masyarakat
b)     Teori ketuhanan
c)     Teori kekuatan
d)     Teori organis
e)     Teori historis.

C.    BENTUK KENEGARAAN
Negara kesatuan ialah negara yang merdeka dan berdaulat di mana di seluruh wilayah negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat mengambil bentuk:
a.      Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam negara lansung diatur oleh pemerintah pusat dan daerah tinggal melaksanakan
b.     Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana kepada daerah diberikan kesepakatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Negara Serikat adalah negara yang bersusunan jamak, karena terdiri dari negara-negara bagian: urusan negara dibagi menjadi dua, yaitu yang secara terperinci (limitatif) diberikan kepada pemerintah federal (delegated powers), dan sisanya menjadi urusan negara bagian.
Perbandingan antara negara kesatuan dengan negara serikat adalah, sebagai berikut.
1)     Negara bagian suatu federasi memiliki powoir constituant
2)     Dalam negara federal, wewenang membentukundang-undang pusat

Bentuk-bentuk kenegaraan lainnya adalah, sebagai berikut.
a)     Negara dominion
b)     Negara protektorat
c)      Uni

D.    PENGERTIAN, FUNGSI, DAN TUJUAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)
a.         Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara indonesia adalah negara kesatuan yang membentuk republik. Negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.

b.        Fungsi dan tujuan NKRI
Pembukaan UUD 1945 secara lebih lengkap menyebutkan tujuan nasional negara indonesia sebagai berikut:
1)        Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.
2)        Memajukan kesejahteraan umum.
3)        Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dekaanperdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Franz magnis-Suseno menyebut bahwa negara adalah alat untuk “mengusahakan kesejahteraan umum”.
Mengenai fungsi negara itu, hingga kini ada banyak teori, di antaranya:
a.         Individualusme
b.        Sosialisme
c.         Komusnisme

Menurut Miriam Budiardjo, setiap negara menyelenggarakan beberapa minimum fungsi, yaitu:
-                 Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat.
-                 Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya
-                 Pertahanan, untuk menjaga serangan dari luar.
-                 Menegakkan keadilan melalui badan-badan pengadilan.

E.     Semangat Kebangsaan
1.    Makna Nasionalisme
Adalah sikap mental dan tingkah laku individu atau masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas atau pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya.

2.    Makna Patriotisme
Adalah sikap dan semangat yang sangat cinta kepada tanah air sehingga berani berkorban jika diperlukan oleh negara. Atau juga dapat diartikan sebagai suatu paham atau ajaran tentang kesetiaan dan semangat cinta pada tanah air.

3.    Penerapan Prinsip Patriotisme
Nilai-nilai patriotisme dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Inti patriotisme adalah semangat cinta tanah air. Kecintaan itu diwujudkan dengan berani berkorban memajukan masyarakat, bangsa dan negara.



4.    Nasionalisme dan Patriotisme di Antara Paham-Paham Lain
a.    Jingoisme yaitu suatu sikap dan semangat yang berkobar untuk berperang melawan bangsa lain.
b.    Imperialisme yaitu sikap dan dorongan jingoistis diwujudkan dengna mendatangi, menankhlukkan, menguasai, memerintah dan menjajah bangsa lain.
c.    Internasionalisme yaitu sikap suatu bangsa menghargai bangsa lain dan menyelenggarakan pemerintah sendiri demi kepentingan sendiri, tetapi tidak meremehkan hak, kebutuhan dan kedaulatan bangsa lain.
d.    Universalisme yaitu sikap  dan semangat pergaulan antar bangsa dalam hidup ditengah-tengah bangsa lain.






BAB II
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL


A.     SISTEM HUKUM NASIONAL
a.    Pengertian Hukum
1.    Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepad atingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya
(EM. Mayers)
2.    Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah (E. Utrech)
3.    Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang harus diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu (Leon Duguit)
4.    Hukum adalah peraturan – peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu (J.C.T Simorangkir).
5.    Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan yang tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam berjenis pergaulan hidup dan masyarakat negara (serta antarnegara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat (O. Notohamidjojo).

b.    Tujuan Hukum
1.    Hukum mengabdi kepada tujuan negara
2.    Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai
3.    Hukum bertujuan untuk mewujudkan kebahagian yang sebesar-besarnya bagi bagi sebanyak mungkin orang.
4.    Hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingannya itu tidak diganggu.
5.    Mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat, mewujudkan keadilan dan supaya manusia diperlakukan sebagai manusia.


c.    Penggolongan Hukum
Berdasarkan bentuknya, hukum dapat dibedakan menjadi:
1.    Hukum tertulis yaitu hukum yang dapat kita temuai dalam bentuk tulisan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara;
2.    Hukum tak tertulis yaitu hukum yang hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat) dan kebiasaan

Berdasarkan ruang lingkup berlakunya:
1.    Hukum lokal yaitu hukum yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu
2.    Hukum nasional yaitu hukum yag berlalu di suatu negara tertentu
3.    Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antar dua negara atau lebih.

Berdasarkan subjek yang diaturnya:
1.    Hukum satu golongan yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi satu golonga tertentu.
2.    Hukum semua golongan yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan warga negara.

Berdasarkan masalah yang diaturnya:
1.    Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan warga negara dan engara yang menyangkut kepentingan umum.
2.    Hukum Privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain dan bersifat pribadi

Berdasarkan tugas dan fungsinya:
1.    Hukum Material yaitu hukum yang berisi perintah dan larangan
2.    Hukum Formal yaitu hukum yang berisi tentang tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material.

d.    Sumber Hukum
Sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar  mengakibatkan sanksi yang tegas dan  nyata.  Secar formal sumber hukum terdiri dari: undang-undang kebiasaan, keputusan hakim, traktat, dan doktrin.

e.    Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan RI
Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:
1.    Undang-Undang Dasar 1945
2.    Ketetapan MPR RI
3.    Undang-Undangan
4.    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu)
5.    Peraturan Pemerintah
6.    Keputusan Presiden
7.    Peraturan Daerah.

B.     SISTEM HUKUM NASIONAL
Sistem hukum nasional adalah suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum nasional yang saling terkait dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan. Sistem hukum nasional terdiri dari tiga bagian yaitu: struktur kelembagaan hukum, materi hukum, dan kebudayaan hukum.

C.     SISTEM PERADILAN NASIONAL
1.    Pengertian
Sistem peradilan nasional adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak-pihak dalam proses peadilan, hirarki kelembagaan peradilan maupun aspek-aspek yang bersifat prosedural yang saling terkait sedemikian rupa sehingga terwujud suatu keadilan hukum.

2.    Kekuasaan yang Merdeka
Kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh sebuah Mahmakah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan ata usaha negara, dan oleh sebuah makamah konstitusi.

3.    Lembaga-lembaga Peradilan Indonesia
a.    Mahkamah Agung (MA)
b.    Mahkmah Konstitusi
c.    Komisi Yudisial
d.    Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum
e.    Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama
f.     Perdilan di Lingkungan Perdilan Tata Usaha Negara (PTUN)

D.    BERSIKAP SESUAI HUKUM YANG BERLAKU
1.    Pengembagan Budaya Hukum
Sikap menghormati hukum dan bertindak sesuai dengan hukum (kesadaran hukum) harus dibina dan dikembangakan menjadi kebiasaan hidup rakyat indonesia.


2.    Budaya (sadar) Hukum
Terwujudnya budaya (sadar) hukum merupakan tanggungjawab setiap warga negara. Setiap warga negara memiliki kontribusi penting dalam upaya mewujudkan budaya tersebut. Hal itu diwujudkan dalam bentuk kesediaan untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E.     PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
1.    Pengertian dan Sebab-sebab Korupsi
Istilah korupsi berasal dari bahasa latin Corruptio  yang berarti pengerusakan, pembusukan, dan penyuapan. Berdasarkan penelusuran dari segi bahasa korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang (negar, atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Mengenai sebab-sebab korupsi, secara garis besar ada tiga yaitu: faktor manusia, faktor lingkungan dan gabungan dari keduanya.

2.    Upaya dan Kendala Pemberantasan Korupsi
Pemberasan korupsi adalah upaya untuk mengurangi dan meniadakan praktik korupsi dalam penyelenggaraan engara. Upaya ini dapat dilakukan melalui tindakan preventif dan represif.

3.    Berperan serta dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Dalam menghadapi korupsi paling tidak ada 5 bentuk kontrol sosial yang dijalankan masyarakat yaitu:
a.    Kontrol sosial oleh lembaga
b.    Kontrol sosial oleh organisasi masyarakat (ormas)
c.    Kontrol sosial oleh masyarakat bersama media massa
d.    Kontrol sosial oleh media massa
e.    Kontrol sosial langsung dan terbuka




BAB III
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA


A.     PEMAHAMAN KONSEPTUAL TENTANG HAM
1.    Pengertian Hak
Hak adalah kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak itu bisa dimiliki seseorang karena berbagai sebab. Sebab itu antara lain: karena pemberian orang lain, aturan kukum/perjanjian, pemberian masyarakat, pemberian negara.

2.    Pengertian HAM
HAM adalah kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hati nuraninya berkenaan dengan hal-hal yang asasi atau mendasar atau prinsipil. Hal-hal yang asasi itu adalah berbagai hal yang memungkinkan manusia dapat hidup layak sebagai manusia.

3.    Macam-macam HAM
a.    HAM yang berkenaan dengan kehidupan sipil dan politik
b.    HAM yang berkenaan dengan kehidupan bidang ekonomi, sosial dan budaya

B.     INSTRUMEN HUKUM HAM NASIONAL DAN INTERNASIONAL
1.    Instrumen Hukum HAM Nasional
Peraturan perundang-undangan mengenai HAM paling penting yang merupakan produk hukum indonesia sendiri adalah ketentuan-ketentuan mengenai HAM sebagiamana terdapt dalam Undang-Undang Dasar 1945.

2.    Instrumen Hukum HAM Internasional
a.    Hukum Kebiasaan
Adalah praktik umum yang diterima sebagai hukum.
b.    Piagam PBB
Ketentuan-ketentuan mengenai HAM ada dalam piagam PBB
c.    The International Bill of Human Right
Istilah yang digunakan untuk merujuk tiga instrumen utama Ham beserta dengan protokol opsinya.
d.    Traktat-traktat pada Bidang Khusus HAM
Adapun traktat-traktat mengenai HAM sebagai berikut:
1.    Konvensi tentnag pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida
2.    Konvensi tentnag status pengungsi
3.    Protokol mengenai status pengungsi
4.    Konvensi internasional mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi Ras
5.    Konvensi mengenai pengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan
6.    Konvensi mengenai pnyiksaan dan kekejaman lainnya

C.     UPAYA-UPAYA PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
1.    Sejarah Singkat Penegakan HAM di Indonesia
Meskipun HAM telah dikenal sejak lama, pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19 Raden Ajeng Kartini adalah orang Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan dalam surat-surat yang ditulisnya 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan.

2.    Upaya-Upaya Penegakan HAM
Yaitu berbagai tindakan yang dilakukan untuk membuat HAM semakin diakui dan dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya penegakan HAM umumnya dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus yaitu: pencegahan dan penindakan. Pencegahan adalah upaya untuk menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi kehormatan HAM. Upaya ini dilakukan melalui berbagai cara persuasif. Sendang penindakan pada dasarnya adalah upaya untuk menangani kasus pelanggaran HAM berdaskan ketentuan hukum yang berlaku.

3.    Komnas HAM dan Peranannya
Lembaga perlindungan HAM adalah badan/organsiasi yang secara khusus berperan menjalankan ekgiatan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM. Ada lembaga perlindungan HAM yang didirikan oleh pemerintah misalnya : Komisi Nasional Hal Asasi Manusia – Komnas HAM. Ada pula yang didirikan oleh masyarakat dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM).

4.    Pengadilan HAM di Indonesia
Keberadaan pengadilan HAM di Indonesia diatur dengan Undang-Undang No. 26  Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 23 November 2000 dalam Lembaran Negara Nomor 208 Tahun 2000.

5.    Penanganan Beberapa Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
a.    Kasus Marsinah: seorang aktivis buruh yang ditemukan meninggal tanggal          09 Mei 1993.

b.    Kasus Timor-Timur: berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di tomor-timor pasca jajak pendapat tahun 1999
c.    Kasus Tanjung Priok : terjadi pada tanggal 12 September 1984.
d.    Kasus Trisaksi, Semanggi I dan II

6.    Tantangan dalam Penegakan HAM di Indonesia
a.    Belum terciptanya pemerintahan yang memiliki komitmen kuat terhadap penegakan HAM dan mampu melaksanakan kebijakan Ham secara efektif, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
b.    Masih lemahnya kekuatan masyarkat yang mampu menekan pemerintah secara demokratis, sehingga pemerintah bersedia bersikap lebih peduli dan serius dalam menjalankan agenda penegakan HAM.

D.    BERPERAN SERTA DALAM PENEGAKAN HAM
1.    Peran Serta Individual
Yaitu kesediaan untuk melibatkan diri sercara sukarela dalam proses penegakan HAM. Peran serta ini amat diperlukan karena HAM tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah.

2.    Peran Serta Organisasional
Yaitu kesediaan untuk melibatkan diri aktif dalam organisasi-organisasi sukarela yang bergerak dalam upaya penegakan HAM. Organisasi tersebut umumnya disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

E.     DIMENSI INTERNASIONAL HAM
1.    Bila Negara Tidak Menegakkan HAM
Sejak pertengahan tahun 1990-an, HAM semakin menjadi kepedulian masyarakat nasional. Hal ini sesuai dengan seruan forum Konferensi Dunia mengenai HAM yang diselenggarakan di Wina pada bulan Juli 1993. Dalam konferensi itu dinyatakan bahwa masyarakat internasional harus memperlakukan HAM secara global dengan cara yang adil dan sama atas dasar pijakan yang sama dan dengan penekanan yang sama. Setiap negara, terlepas dari sistem politik-ekonomi-budayanya, wajib melindungi HAM.

2.    Peradilan Internaional HAM
Peradilan internasional HAM dilaksanakan oleh sebuah penadilan yang disebut Mahkamah Internasional (International Criminal Court). Mahkamah internasional bersifat permanent guna mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan, kejahatan agresi, kejahatan perang, dan kejahatan genosida. Mahkamah ini berkedudukan di Hague.
KESIMPULAN



·           Bangsa adalah satu kelompok manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu.
·           Negara adalah satu kesatuan masyarakat politik. Fungsinya adalah membuat, menerapkan, dan menjamin berlakunya norma kelakuan untuk seluruh masyarakat.
·           Hukum adalah peraturan – peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu
·           Sistem hukum nasional adalah suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum nasional yang saling terkait dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan. Sistem hukum nasional terdiri dari tiga bagian yaitu: struktur kelembagaan hukum, materi hukum, dan kebudayaan hukum
·           HAM adalah kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hati nuraninya berkenaan dengan hal-hal yang asasi atau mendasar atau prinsipil. Hal-hal yang asasi itu adalah berbagai hal yang memungkinkan manusia dapat hidup layak sebagai manusia




DAFTAR PUSTAKA
Suteng Bambang, dkk.2005.Pendidikan Kewarganegaraa untuk SMA Kelas X. Jakarta:Erlangga

Apakah Postingan ini Keren Bermanfaat Guys? Please Bantu Viralkan Guys!

URL:HTML:BB(forum):
Posted by SahrulParawie
WAHANA BELAJAR & BERBAGI ANEKA DOKUMEN PENDIDIKAN Updated at: 4/12/2018 03:33:00 PM

No comments :

Post a Comment