MAKALAH SISTEM POLITIK DI INDONESIA

Untuk Memudahkan Pencarian Dokumen Pendidikan Gunakan Filtur Pencarian di Bawah ini

MAKALAH SISTEM POLITIK DI INDONESIA


BAB I
PENDAHULUAN

A.           LATAR BELAKANG MASALAH
         Sistem politik Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan, penjajahan, kemerdekaan sampai masa reformasi sekarang. Para founding father bangsa telah merumuskan secara seksama sistem politik yang menjadi acuan dalam pengelolaan negara. Hal ini tentunya dilakukan dengan melihat kondisi dan situasi bangsa pada saat itu. Sistem politik Indonesia pada masa reformasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Bermunculan lembaga dan sistem yang baru dalam rangka merespon permasalahan bangsa yang semakin kompleks.
          Sistem Politik Indonesia adalah keseluruhan kegiatan (termasuk pendapat, prinsip, penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, skala prioritas, dll) yang terorganisir dalan negara Indonesia untuk mengatur pemerintahan dan mempertahankan kekuasaan  demi kepentingan umum dan kemaslahatan rakyat. Kemudian untuk mewujudkan semua tujuan sistem politik di Indonesia membutuhkan suprastruktur dan infrastruktur yang baik.  Mereka adalah lembaga negara (Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY dan lembaga lainnya) sebagai kekuatan utama dan didukung oleh partai politik, organisasi masyarakat, media komunikasi politik, pers, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat agar kebijakan pemerintah sesuai dengan hati rakyat.

B.            PERUMUSAN MASALAH
          Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1.      Apa yang dimaksud Sistem Politik?
2.      Apa Fungsi dari Politik?
3.      Bagaimana Struktur Politik di Indonesia?
4.      Apa saja macam-macam sistem politik?
5.      Bagaimana partisipasi dalam sistem politik di Indonesia?

C.           TUJUAN PENULISAN
1.      Memahami makna Sistem Politik?
2.      Mengetahui Fungsi dari Politik?
3.      Mengetahui Struktur Politik di Indonesia?
4.      Mengetahui macam-macam sistem politik?
5.      Memahami partisipasi dalam sistem politik di Indonesia?


BAB II
PEMBAHASAN


A.           PENGERTIAN SISTEM POLITIK
1.             Pengertian Sistem
Menurut The Advanced Learner’s Dictionary of Current English sistem adalah satuan dari bagian-bagian yang kadang terdiri dari sejumlah bagian utama dan sejumlah bagian yang kurang penting. Bagian-bagian itu bekerja bersama sesuai dengan tujuan sistem yang bersangkutan. Dengan kata lain sistem adalah suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang terikat dalam satu kesatuan dan saling bergantung (interdependen).

2.             Pengertian Politik
         Kata ”politik” (Yunani) ”polis” berarti negara kota. “Polis” berarti “city state” merupakan segala aktivitas yang dijalankan oleh Polis untuk kelestarian dan perkembangannya “politike techne” (politika). Politik dalam bahasa arabnya disebut “siyasyah” yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa inggrisnya “politics”Dalam arti umum, politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yang menyangkut proses menentukan dansekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu atau dengan kata lain politik dapat dipahami sebagai kegiatan untuk mengalokasikan nilai-nilai dalam masyarakat dan untuk mempengaruhi proses pengalokasian nilai tersebut.
            Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

3.             Pengertian Sistem Politik
         Sistem Politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara) atau dapat diartikan sistem politik merupakan sebuah rangkaian kegiatan atau proses di dalam sebuah masyarakat politik dalam mempengaruhi dan menentukan siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Ada beberapa definisi mengenai sistem politik, diantaranya :
a.         Menurut Almond, Sistem Politik adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi.
b.        Menurut Rober A. Dahl, Sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan – hubungan antara manusia yang melibatkan sampai dengan tingkat tertentu, control, pengaruh, kekuasaan, ataupun wewenang.
c.         Sistem Politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng.
d.        Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.
        Dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukan suatu proses yang langsung memandang dimensi waktu (melampaui masa kini dan masa yang akan datang). Sistem politik mencakup:
(1)     Fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik ke dalam maupun keluar.
(2)     Penerapan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan.
(3)     Penggunaan kewenangan atau kekuasaan, baik secara sah ataupun tidak.

4.        Fungsi Politik
(1)     Fungsi merumuskan kepentingan adalah fungsi menyusun dan mengeungkapkan tuntutan politik dalam suatu negara.
(2)     Fungsi pemanduan kepentingan adalah fugnsi menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu engara dan mewujud nyatakannya ke dalam berbagai alternatif kebijakan.
(3)     Fungsi pembuatan kebijakan umum adalah fungsi untuk mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai politik dan pihak-pihak lain, untuk dipilih salah satu diantaranya sebagai suatu kebijakan pemerintah.
(4)     Fungsi Penerapan kebijakan adalah fungsi melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
(5)     Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan adalah fungsi menyelaraskan perilaku masyarakat dan pejabat publik yang menentang atau menyeleweng dari kebijakan pemerintah dengan norma-norma yang berlaku.
(6)     Fungsi komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari masyarakat kepada pemerintah dan juga dari pemerintah kepada masyarakat.

5.        Struktur Politik
Struktur politik dibedakan ke dalam dua suasana yaitu: (1) struktur politik dalam suasana masyarakat (disebut Infrastruktur Politik) dan (2) struktur politik dalam suasana pemerintahan (Suprastruktur Politik).

B.       STRUKTUR POLITIK DI INDONESIA
1.        Sistem Politik Demokrasi berdasarkan Pancasila
Sila keempat Pancasila memuat tiga prinsip dasar pelaksanaan sistem politik di Indonesia yaitu:
a.       Kedaulatan rakyat
b.      Pelaksanaan kedaulatan melalui sistem perwakilan
c.       Di dalam lembaga perwakilan selalu diusahakan permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

2.        Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia
a.       Suprastruktur Politik di Indonesia
-          Lembaga pelaksana fungsi pembuatan kebijakan umum/legislatif
-          Lembaga pelaksana fungsi penerapana kebijakan/eksekutif
-          Lembaga pelaksana fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan/yudikatif
b.      Infrastruktur Politik di Indonesia
-          Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
-          Partai Poilitik (Parpol)
-          Media Massa

C.           MACAM-MACAM SISTEM POLITIK
1.             Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diorganisasikan bedasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat dan pemerintahan mayoritas. Tampak bahwa adala empat prinsip yang terkait dengan pemerintahan demokrasi yaitu: (a) kedaulatan rakyat (b) persamaan politik (c) konsultasi kepada rakyat dan (d) pemerintahan masyoritas.

2.             Kediktatoran
Kata diktator berasal dari istilah inggris dictator kata ini berasal dari khazanah kehidupan kerajaan romawi kuno yang berarti suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi untuk memerintah dipegang dan dijalankan oleh satu orang atau sekelompok kecil elite.

D.           PARTISIPASI DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA
Yaitu  kegiatan mengambil bagian atau berperan serta dalam proses-proses politik dalam suatu sistem politik. Cara-cara umum yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi atau melakukan partisipasi politik adalah: (a) memberikan suara dalam pemilu (b) terlibat dalam kampanye (c) membentuk dan bergagung dalam organisasi kemasyarakatan (d) melakukan diskusi politik (e) melakukan komunikasi pribadi dengan pimpinan politik atau pejabat pemerintahan (f) demontrasi (g) mogok/boikot dan (h) pembangkangan sipil.

1.             Partipasi Konvensional
a.       Memberikan suara dalam pemilu
b.      Terlibat dalam kegiatan kampanye
c.       Membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan
d.      Dikusi Politik
e.       Komunikasi pribadi dengan pimpinan politik atau pejabat pemerintahan
2.             Partipasi Nonkonvensional
a.       Demontrasi
b.      Mogok/Boikot
c.       Pebangkangan sipil tanpa kekerasan



BAB III
PENUTUP


A.           KESIMPULAN
         Kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa sistem politik yang berlaku di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, dimana rakyat turut serta dalam politik dengan memiliki hal politik masing-masing sesuai dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kenapa Indonesia tidak menganut sistem politik liberal, fasisme, dan komunisme? itu semua dikarenakan Indonesia sebagai negara demokratis tidak cocok menganut sistem politik tersebut.

B.            SARAN
            Kita sebagai warga Negara Indonesia harus bangga Negara kita menganut sistem politik demokrasi pancasila yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Oleh karena itu mari kita membantu pemerintah untuk menjalankan sistem politik di Indonesia dengan cara apapun, bisa dengan mengeluarkan pendapat yang membangun tapi tidak dengan bentuk anarkis.



DAFTAR PUSTAKA


Kantaprawira, Rusadi, 2006. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Sinar Baru Algesindo.
Listyarti,  Retno, 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA dan MA Kelas XI, Jakarta : Esis.
http://alingunawan.blogspot.com/2014/02/makalah-sistem-politik-indonesia.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_politik_Indonesia
http://demokrasiindonesia.blogspot.com/2014/08/sistem-politik-indonesia-sejarah.html
https://www.facebook.com/berbagiilmudotcom/posts/305140139623412
http://wayanpolitik.blogspot.com/2012/11/faktor-faktorpendukung-partisipasi.html
http://amirnaya.blogspot.com/
http://tommysyatriadi.blogspot.com/2013/05/suprastruktur-dan-infrastruktur
http://gilangdana.blogspot.com/
http://tonieaditya.blogspot.com/2013/11/paper-sistem-politik-di-indonesia.html
http://aryoarganataperbedaansistempolitik.blogspot.com/


Posted by SahrulParawie
WAHANA BELAJAR & BERBAGI ANEKA DOKUMEN PENDIDIKAN Updated at: 4/22/2018 01:08:00 PM

No comments :

Post a Comment