MAKALAH PKn UPAYA PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

Untuk Memudahkan Pencarian Dokumen Pendidikan Gunakan Filtur Pencarian di Bawah ini

MAKALAH PKn UPAYA PENEGAKAN HAM DI INDONESIA


KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Adapun pokok bahasan yang dikaji dalam makalah ini adalah tentang ”Upaya Penegakan HAM di Indonesia” yang bertujuan untuk melengkapi tugas mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan .
Dalam penyusunan makalah ini penulis mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian makalah ini.. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang turut memberikan dukungan baik berupa materil maupun moril.
Penulis menyadari dalam penyusunan makalah ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kesilapan baik dalam hal penulisan maupun isi. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca sekalian yang bersifat membangun yang bisa menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi penulis untuk kesempurnaan makalah ini dikemudian harinya.
Harapan penulis, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian umumnya dan bagi penulis khususnya untuk memahami Sistem Pemerintah Negara Indonesia.




DAFTAR ISI

Halaman Judul .................................................................................................................... i
Kata Pengantar .................................................................................................................... ii
Daftar Isi.............................................................................................................................. iii

Bab I Pendahuluan
A.     Latar Belakang ........................................................................................................ 1
B.     Rumusan Masalah.................................................................................................... 1
C.     Tujuan ..................................................................................................................... 1

Bab II  Pembahasan
A.     Upaya Penegakan HAM di Indonesia ...................................................................... 2
B.     Berperan serta dalam Penegakan HAM ................................................................... 3
C.     Dimensi Internasional HAM .................................................................................... 3

Bab III Penutup
A.     Kesimpulan ............................................................................................................. 5

Daftar Pustaka





BAB I
PENDAHULUAN


A.    LATAR BELAKANG
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang HAM. Maka dengan ini penulis mengambil judul “Hak Asasi Manusia”.
Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara
B.     RUMUSAN MASALAH
1.       Bagaimana HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia?
2.       Bagaimana berperan serta dalam Penegakan HAM di Indonesia?
3.       Apa pengertian Dimensi Internasional HAM?
C.    TUJUAN PENULISAN
1.       Untuk mengetahui pengertian dan upaya-upaya penegakan HAM di Indonesia
2.       Untuk mengetahui bagaimana berperan serta dalam Penegakan HAM di Indonesia
3.       Untuk mengetahui Dimensi Internasional HAM


BAB II
PEMBAHASAN


A.      UPAYA PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
1.      Sejarah Singkat Penegakan HAM di Indonesia
Meskipun HAM telah dikenal sejak lama, pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19 Raden Ajeng Kartini adalah orang Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan dalam surat-surat yang ditulisnya 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Gagasan mengenai perlunya HAM selanjutnya berkembang dalam sidang BPUPKI dengan tokoh Mohammad Hatta, Mohammad Yamin dan Sukiman yang paling gigih membela agar HAM diatur secara luas dalam UUD 1945.

2.      Upaya-Upaya Penegakan HAM
Yaitu berbagai tindakan yang dilakukan untuk membuat HAM semakin diakui dan dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya penegakan HAM umumnya dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus yaitu: pencegahan dan penindakan. Pencegahan adalah upaya untuk menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi kehormatan HAM. Upaya ini dilakukan melalui berbagai cara persuasif. Sendang penindakan pada dasarnya adalah upaya untuk menangani kasus pelanggaran HAM berdaskan ketentuan hukum yang berlaku.

3.      Komnas HAM dan Peranannya
Lembaga perlindungan HAM adalah badan/organsiasi yang secara khusus berperan menjalankan ekgiatan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM. Ada lembaga perlindungan HAM yang didirikan oleh pemerintah misalnya : Komisi Nasional Hal Asasi Manusia – Komnas HAM. Ada pula yang didirikan oleh masyarakat dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM).

4.      Pengadilan HAM di Indonesia
Keberadaan pengadilan HAM di Indonesia diatur dengan Undang-Undang No. 26  Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 23 November 2000 dalam Lembaran Negara Nomor 208 Tahun 2000.


5.      Penanganan Beberapa Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
a.       Kasus Marsinah: seorang aktivis buruh yang ditemukan meninggal tanggal  09 Mei 1993.
b.      Kasus Timor-Timur: berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di tomor-timor pasca jajak pendapat tahun 1999
c.       Kasus Tanjung Priok : terjadi pada tanggal 12 September 1984.
d.      Kasus Trisaksi, Semanggi I dan II

6.      Tantangan dalam Penegakan HAM di Indonesia
a.       Belum terciptanya pemerintahan yang memiliki komitmen kuat terhadap penegakan HAM dan mampu melaksanakan kebijakan Ham secara efektif, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
b.      Masih lemahnya kekuatan masyarkat yang mampu menekan pemerintah secara demokratis, sehingga pemerintah bersedia bersikap lebih peduli dan serius dalam menjalankan agenda penegakan HAM.

B.       BERPERAN SERTA DALAM PENEGAKAN HAM
1.      Peran Serta Individual
Yaitu kesediaan untuk melibatkan diri sercara sukarela dalam proses penegakan HAM. Peran serta ini amat diperlukan karena HAM tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus ikut serta menegakkan HAM. Semakin masyarakat aktif berpartisipasi dalam penegakan HAM, kondisi HAM semakin baik dan sebaliknya.

2.      Peran Serta Organisasional
Yaitu kesediaan untuk melibatkan diri aktif dalam organisasi-organisasi sukarela yang bergerak dalam upaya penegakan HAM. Organisasi tersebut umumnya disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Keberadaaan organisasi semacam ini amat penting, hal ini setidaknya karena upaya-upaya individual saja tidak mencukupi, diperlukan upaya-upaya bersama warga masyarakat.

C.      DIMENSI INTERNASIONAL HAM
1.      Bila Negara Tidak Menegakkan HAM
Sejak pertengahan tahun 1990-an, HAM semakin menjadi kepedulian masyarakat nasional. Hal ini sesuai dengan seruan forum Konferensi Dunia mengenai HAM yang diselenggarakan di Wina pada bulan Juli 1993. Dalam konferensi itu dinyatakan bahwa masyarakat internasional harus memperlakukan HAM secara global dengan cara yang adil dan sama atas dasar pijakan yang sama dan dengan penekanan yang sama. Setiap negara, terlepas dari sistem politik-ekonomi-budayanya, wajib melindungi HAM.

2.      Peradilan Internaional HAM
Peradilan internasional HAM dilaksanakan oleh sebuah penadilan yang disebut Mahkamah Internasional (International Criminal Court). Mahkamah internasional bersifat permanent guna mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan, kejahatan agresi, kejahatan perang, dan kejahatan genosida. Mahkamah ini berkedudukan            di Hague.

Mahkamah internasional bersifat permanen guna mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan (crime against humanity), kejahatan agresi (crime of aggression) kejahatan perang (crime of war), dan kejahatan genosida (crime of genocide). Terdiri atas 18 hakim yang bertugas selama 9 tahun. Hakim-hakim tersebut tidak boleh dipilih kembali. Pengangkatan para hakim dipilih oleh minimal 2/3 anggota yang telah meratifikasi statuta roma.




BAB III
PENUTUP


A.        Kesimpulan
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.
Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :
a.   HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
b.  HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
c.  HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

B.        Saran-saran
Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan orang lain.


Apakah Postingan ini Keren Bermanfaat Guys? Please Bantu Viralkan Guys!

URL:HTML:BB(forum):
Posted by SahrulParawie
WAHANA BELAJAR & BERBAGI ANEKA DOKUMEN PENDIDIKAN Updated at: 4/09/2018 11:33:00 AM

No comments :

Post a Comment