MAKALAH PKn JENIS-JENIS SISTEM PEMERINTAHAN - WAHANA BELAJAR & BERBAGI ANEKA DOKUMEN PENDIDIKAN

MAKALAH PKn JENIS-JENIS SISTEM PEMERINTAHAN


BAB I
PENDAHULUAN


A.    LATAR BELAKANG
Suatu negara berdiri atas beberapa unsur, misalnya adanya wilayah, rakyat, diakui negara lain dan kedaulatan. Namun suatu negara tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu sistem yang mengatur gerak atau langkah negara yang akan mereka majukan. Karena negara akan bersifat pasif dan negatif jika tidak melakukan gerak – gerik apapun.
Dengan adanya sistem, maka rakyat dapat menjalankan kehidupannya dengan teratur, sistem juga dapat mengontrol arah kemajuan sebuah negara. Dengan adanya cita-cita serta tujuan negara maka kerja sistem akan lebih efektif. Sistem yang digunakan sebuah negara untuk mengatur gerak langkah perjalanan sebuah negara inilah yang disebut sistem pemerintahan.
Tidak banyak orang yang mengerti tentang sistem pemerintahan, apalagi tentang macam - macamnya. Dengan adanya makalah ini kami berharap akan menambah wawasan pengetahuan masyarakat tentang sistem pemerintahan baik di indonesia maupun di negara lain, sehingga masyarakat dapat mengontrol sistem kerja pemerintah.

B.     RUMUSAN MASALAH
1.      Apakah yang di maksud Sistem Pemerintahan?
2.      Apakah Macam-macam Jenis Sistem Pemerintahan?
3.      Bagaimana kelebihan dan kekurangan system pemerintahan berdasarkan jenisnya?

C.    TUJUAN PENULISAN
1.      Untuk mengetahui pengertian dari sistem pemerintahan.
2.      Untuk mengetahui macam – macam Jenis sistem pemerintahan
3.      Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan system pemeritahan berdasarkan jenisnya







BAB II
PEMBAHASAN


A.    PENGERTIAN SISTEM DAN PEMERINTAHAN
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata sistem mempunyai tiga pengertian. Pertama, system berarti seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Kedua, system berarti susunan pandangan, teori, asas yang teratur. Ketiga, system berarti metode.
Istilah sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu: “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhnya itu.
Pemerintahan dalam arti luas mempunyai pengertian segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri. Dari pengertian itu, maka secara harfiah sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
Menurut Moh. Mahfud MD, sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif (Moh. Mahfud MD, 2001: 74). Dengan demikian dapat disimpulkan sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara dalam rangka penyelenggaraan negara.
Dapat disimpulkan bahwa system pemeritnahan Negara adalah susunan yang teratur dari prinsip-prinsip yang melandasi beragai kegiatan atau hubungan-hubungan kerja antara lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara.

B.     JENIS-JENIS SISTEM PEMERINTAHAN
Pada umumnya sistem pemerintahan yang diterapkan di Negara-negara ada dua yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Kalaupun ada sistem pemerintahan lain ,itu merupakan variasi dari kedua sistem tersebut. nama “Parlementer” menunjukkan bahwa dalam sistem itu para Menteri harus mempertanggung jawabkan kinerja eksekutifnya pada pihak presiden.
Negara Inggris adalah Negara pertama yang menjalankan sistem Parlementer, Inggris disebut sebagai “Mother of Parlementer” (induk parlementer). Sedangkan Amerika merupakan pelopor dari system presidensial. Kedua jenis system pemerintahan itu umum berlaku di Negara demokrasi.

1.      Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem atau keseluruhan prisip penataan hubungan kerja antar lembaga Negara yang secara formal memberikan peran utama kepada parlemen atau badan legislatif dalam menjalankan pemerintahan Negara. Presiden hanya menjadi symbol kepada Negara saja. Contoh, kedudukan satu di Inggris, raja di Muangthai, dan Presiden di India.
Seperti halnya di Inggris, dimana seorang raja tak dapat diganggu gugat, maka jika terjadi perselisihan antara raja dengan rakyat, Menterilah yang bertanggung jawab terhadap segala tindakan raja. Sebagai catatan, dalam pemerintahan kabinet parlementer, perlu dicapai adanya keseimbangan melalui mayoritas partai untuk membentuk kabinrt atas kekuatan sendiri. Kalau tidak, dibentuk suatu kabinet koalisi berdasarkan kerja sama antar beberapa partai.

a    Karakteristik Parlemen
a.       Parlemen, melalui pemimpin partai yang menguasai mayoritas kursi parlemen, menyusun
kabinat (dewan Menteri). pembentukan kabinet itu akan menyusun sendiri susunan kabinet jika ia merasa tidak memerlukan koalisi, atau melakukan tawar-menawar dan menyusun bersama kabinet dangan pemimpin partai politik lain yang akan dilibatkan dalam kabinet koalisi.
b.    Perdana Menteri dan para Menteri berasal dari kalangan anggota parlemen dan akan tetap menjadi anggota parlemen, sehingga hakikat kabinet hanyalah sebuah komisi dari parlemen.
c.   Kepala Negara/Raja berperan sebagai penegak bila terjadi pertentangan antara parlementer dan kabinet.

      b.  Prinsip Parlementer
        1)  Rangkap Jabatan
Konstitusi nagara yang menganut sistem parlementer akan menentukan bahwa mereka yang menduduki jabatan Menteri harus merupakan anggota Parlemen. prinsip ini berada dengan ajaran trias politika. Karena dalam trias politika melarang adanya rangkap jabatan atau tumpang tindih pejabat diantara tiga cabang kekuasaan yang ada.

 2)  Dominasi Resmi Parlemen
Parlemen tidak saja membuat undang-undang baru, melainkan juga memiliki kekuasaan untuk merevisi atau mencabut undang-undang yang berlaku dan menentukan apakah sebuah undang-undang bersifat konstitusional/tidak. Kemacetan kerja atau deadlock antar legislatif dan eksekutif yang umum terjadi dalam sistem presidensial tidak ditoleransi dalam sistem parlementer. Dalam sistem ini kemacetan dipecahkan dengan mengubah keanggotaan dan perilaku salah satu/kedua belah pihak (parlemen dan kabinet).

c.    Kelebihan Parlementer
a)  Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
b)  Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian    pendapat antara eksekutif dan legislatif.
c)  Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

d.    Kelemahan Parlementer
a)  Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.
b)  Kelangsungan kedudukan badan eksekutif tidak bisa ditentukan berakhir sesuai masa jabatannya.

C.     INDUK SISTEM PARLEMENTER DAN CONTOH PENGARUHNYA
1.      Induk Sistem Pemerintahan Parlementer
a.       Kepala Negara (raja/ratu)
Inggris adalah negara kerajaan. Karena itu, kepala negara Inggris selalu adalah raja/ratu. Raja menganggap dirinya mempunyai hak suci dari Tuhan untuk memerintah dunia. Raja-raja Inggris umumnya juga mempunyai lembaga penasihat yang ditentukan sendiri oleh raja, yang anggotanya hanya dari kalangan bangsawan dan pemimpin gereja. Mereka umumnya dipanggil bersidang oleh raja apabila negara memerlukan pajak.

b.        Parlemen
Cikal bakal parleman di Inggris adalah Witanagemot, yaitu dewan penasehat raja yang terdiri atas para pangeran, bangsawan, dan pejabat gereja yang dipilih dan dihentikan oleh raja. Lembaga ini kemudian dikenal dengan parlemen. Semakin sering raja memerlukan tambahan dana semakin sering parlemen bersidang, yang akan memperkuat kedudukan parlemen dan mematangkan kelembagaan parlemen itu sendiri.

c.         Kabinet
Cikal bakal kabinet di Inggris adalah sebuah kelompok orang yang disebut CABAL yang dijadikan sebagai penasehat inti dan sekaligus penghubung dirinya dengan parlemen. Pemerintahan dikendalikan oleh perdana menteri dan kabinetnya. Sehingga merekalah yang bisa dipersalahkan atau diminta pertanggungjawaban.
Contoh Pengaruh
UUD 1945 dan konstitusi RIS 1949 di Indonesia UUD disusun oleh para pemimpin bangsa Indonesia sendiri. Jadi ,awal dirancang menggunakan sistem presidansial. Beberapa anggota BPUPKI menggunkan konstitusi Amerika Serikat sebagai rujukan dalam membahas rancangan Hukum Dasar. Konstitusi Ris1949 disusun melalui KMB yang berlangsung di Den Haag,Belanda dan melibatkan utusan Pemerintah Belanda. Karena itu,Indonesia pun menggunakan sistem pemerintahan parlementer seperti yang digunakan oleh negara Belanda.

2.      Sistem Pemerintahan Presidensial
Sistem presidensial adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antar lembaga negara melalui pemisahan kekuasaan negara, dimana presiden memainkan peran kunci dalam pengelolaan kekuasaan eksekutif.
Dalam sistem ini,kedudukan eksekutif,seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin deprtemennya dan mereka itu bertanggung jwab kepada presiden. Pelaksana kekuasaan kehakiman menjadi tanggung jawab MA dan kekuasaan legislatif berada ditangan DPR. Contohnya adalah Amerika Serikat dengan check and balance. Sedangkan Indonsia adalah pembagian kekuasaan (distribution of power).

a.     Karakteristik Presidensial
      a.   Presiden adalah kepala negara sekaligus adalah kepala pemerintahan.
b.   Para menteri bertanggung jab kepada presiden, bukan kepala parlemen. Mereka tetap  menduduki jabatannya sebagai menteri selama masih dipercaya oleh Presiden.
c.   Masa jabatan menteri sangat bergantung pada kepercayaan parlemen, melainkan tergantung para Presiden.

b.      Prinsip Presidensial
1)      Pemisahan jabatan atau larangan rangkap jabatan
Berbeda dari sistem presidensial rangkap jabatan justru dilarang. Seorang anggota parlemen tidak boleh merangkap menjadi menteri,demikian juga sebaliknya. Misalnya,di Amerika Serikat. Disana tidak seorangpun diperbolehkan menduduki lebih dari satu jabatan dalam ketiga cabang kekuasaan yang ada.
2)       Kontrol dan keseimbangan
Untuk mencegah kemungkinan cabang kekuasaan memperbesar kekuasaannya sendiri,masing-masing cabang kekuasaan diberi kekuasaan untuk mengontrol Presiden dengan menolak RUU yang diajukan,menolak memberi persetujuan terhadap calon pejabat bawahan langsung Presiden dan mengadili serta memberhentikan Presiden. Presiden diberi kekuasaan untuk mengontrol kongres dengan hak veto atas UU yang telah disetujui kongres,dan mengontrol MA dengan mengajukan calon MA.

c.      Kelebihan Presidensial
a.   Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya.
b.   Masa jabatan badan eksekutif lebih dengan jangka waktu tertentu.
c.    Penyusunan progam kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

d.      Kelemahan Presidensial
a.   Sistem pertanggung jawabannya kurang jelas.
b.   Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

D.      INDUK SISTEM PRESIDENSIAL DAN CONTOH PENGARUHNYA
1.       Induk Sistem Presidensial
a.      Pemisahan kekuasaan negara
Untuk mencegah tiga bahaya yaitu (tirani, pemerintahan massa,dan peluasan kekuasaan),mereka membentuk pemerintahan negara AS bedasarkan prinsip pemisahan kekuasaan negara. Konstitusi sudah sepakat bahwa pemerintah yang baru akan terdiri dari 3 cabang dan masing-masing memiliki kekuasaan yang berbeda :
1         legislatif  = lembaga pembentukan UU
2         eksekutif = lembaga pelaksana UU
3         yudikatif = lembaga pengadil pelanggar UU
Presiden berwenang memilih anggota kabinet dan memecatnya jika ia menginginkannya.

b.     Sistem checks dan balances
Amerika Serikat di bangun sistem checks and balances untuk mencegah satu cabang kekuasaan menguasai cabang kekuasaan yang lain. Di Amerika terjadi pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan. Sedangkan Presiden ialah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Contoh Pengaruhnya
               Filipina menggunakan sistem presidensial karena negara ini penuh berada dalam kekuasaan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat bahkan juga memfasilitasi penyusunan konstitusi Filipina menjelang kemerdekaan negara ini. Negara-negara lain seperti Kolombia,Kostarika,Meksiko,dan Venezuela juga menggunakan sistem pemerintahan presidensial,dengan sistem pemerintahan Amerika Serikat sebagai modelnya.
Sistem parlementer dan sistem presidensial umum diterapkan di negara-negara sekarang ini. Kedua sistem pemerintahan tersebut mempunyai perbedaan sistem parlementer. Presiden hanya sebagai simbol saja bertanggung jawab adalah parlemen/kabinet. Didalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memainkan peran kunci dalam pengelolaan kekuasaan eksekutif. Didalam sistem presidensial tidak diperbolehkan rangkap jabatan karena sudah ada ketentuan dalam pembagian kekuasaan.

Perbedaan/Perbandingan Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial


Hal

Parlementer

Presidensial
Kepala Negara
Presiden atau Raja
Presiden
Kepala Pemerintahan
Perdana Menteri
Presiden
Mentri-mentri
Berasal dari Parlemen dan disetujui oleh Perdana Menteri
Dipilih dan diangkat oleh Presiden dan berkedudukan sebagai Pembantu Presiden
Parlemen bisa membubarkan kabinet?
Ya
Tidak 
Kabinet bisa membubarkan parlemen?
Ya
Tidak
Masa Jabatan kabinet Tertentu?
Tidak
Ya
Parlemen Mengawasi Eksekutif?
Kadang-kadang
Tidak secara langsung ,hanya apabila eksekutif dianggap melakukan pelanggaran hukum,maka Parlemen (DPR) akan menggunakan fungsi pengawasan
Pusat Kekuasaan
Parlemen
Tidak ada,semua lembaga negara memiliki kekuasaan sesuai bidangnya masing-masing
Program-program kebijaksanaan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen. 
Ya, ( karena jika tidak sesuai ,maka anggota parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah.)
Tidak




BAB IV
PENUTUP


A.      KESIMPULAN
Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontiniu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.
1.              Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalm mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu : dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Sistem ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
  1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/ raja.
  2. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
  3. Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
  4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
  5. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
  6. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
2.             Sistem Pemerintahan Presidensial
Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap neagara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latindan Amerika Tengah. Sistem ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
  1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
  2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
  3. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
  4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kepada kekuasaan eksekutif bukan kepada kekuasaan legislatif.
  5. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
  6. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.



DAFTAR PUSTAKA

1.        Budiyanto. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas XII. Jakarta : Erlangga
2.        Azan Sumarwan dan Dianah, SistemPemerintahan, (http://witantra.wordpress.com/2008/05/30/sistem-pemerintahan).
3.        Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
4.        Argama, Rizki. 2006. Konstitusi Kekuasaan Inggris. Yogyakarta : Media Perkasa
5.        Abubakar, Suardi. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Yudistira
6.        http://irfanlanggo.blogspot.com/2009/11/perbandingan Amerika Serikat dengan Inggris. 
7.      Budiyanto. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas XII. Jakarta : Erlangga
8.      Azan Sumarwan dan Dianah, SistemPemerintahan, (http://witantra.wordpress.com/2008/05/30/sistem-pemerintahan).
9.      Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
10.  Argama, Rizki. 2006. Konstitusi Kekuasaan Inggris. Yogyakarta : Media Perkasa
11.  Abubakar, Suardi. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Yudistira

12.  http://irfanlanggo.blogspot.com/2009/11/perbandingan Amerika Serikat dengan Inggris. 


0 Response to "MAKALAH PKn JENIS-JENIS SISTEM PEMERINTAHAN"

Post a Comment