MAKALAH PKn HUKUM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA - WAHANA BELAJAR & BERBAGI ANEKA DOKUMEN PENDIDIKAN

MAKALAH PKn HUKUM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA




BAB I
PENDAHULUAN


A.           LATAR BELAKANG MASALAH
Hukum adalah bagian dari norma yaitu norma hukum yang berlaku di masyarakat. Selain norma hukum ada norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma merupakan kaidaqh atau penuntun tingkah laku yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Nomar memiliki sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atas norma tersebut. Norma hukum beserta sanksinya ditegakkan oleh Negara untuk mengatur tertib kehidupan bermasyarakat.
Peranan hukum di dalam masyarakat khususnya dalam menghadapi perubahan masyarakat perlu dikaji dalam rangka mendorong terjadinya perubahan sosial. Pengaruh peranan hukum ini bisa bersifat langsung dan tidak langsung atau signifikan atau tidak. Hukum memiliki pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong munculnya perubahan sosial pada pembentukan lembaga kemasyarakatan tertentu yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Di sisi lain, hukum membentuk atau mengubah institusi pokok atau lembaga kemasyarakatan yang penting, maka terjadi pengaruh langsung, yang kemudian sering disebut hukum digunakan sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat. 

B.            RUMUSAN MASALAH
1.             Apakah yang dimaksud dengan Hakikat Hukum?
2.             Apasaja macam-macam hukum?
3.             Apa Tujuan adanya Hukum?
4.             Apakah arti penting dari hukum dan menaati hukum dalam kehidupan bermasyarakat?

C.           TUJUAN PENULISAN
1.             Untuk mengetahui Hakikat Hukum
2.             Untuk mengetahui Macam-macam hukum
3.             Untuk mengetahui tujuan adanya hukum
4.             Untuk mengetahui arti penting dari hukum dan menaati hukum dalam kehidupan bermasyarakat






BAB II
PEMBAHASAN


A.           PENGERTIAN HUKUM
Beberapa pengertian hukum menurut para ahli hukum adalah sebagai berikut.
a.        E. Utrecht
Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib masyarakat sehingga harus ditaati.
b.        J.C.T. Simorangkir
Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh lembaga berwenang.
c.         Mr. BM. Meyers
Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
d.        S.M. Amin
Dalam bukunya yang berjudul "Bertamasya ke Alam Hukum" hukum dirumuskan sebagai berikut Kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
e.         P. Borst
Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat. Yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.
f.         Prof. Dr. Van Kan
Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.
g.        Mochtar Kusumaatmaja
Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkah berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian hukum di atas dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki beberapa unsur sebagai berikut:
a.     Peraturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan di lingkungan masyarakat.
b.     Peraturan tersebut dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang.
c.     Peraturan tersebut memiliki sifat memaksa.
d.    Sanksi atau hukuman pelanggaran bersifat tegas.

B.       MACAM HUKUM
a.         Hukum menurut wujud/bentuknya adalah sebagai berikut:
1)        Hukum tertulis, yaitu hukum yang ditulis secara resmi oleh lembaga yang berwenang, misalnya Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Hukum tertulis tersebut dibagi menjadi dua:
a)      Hukum tertulis yang dikodifikasikan, contoh: KUHP dan KUH Perdata
b)      Hukum tertulis yang tidak dikondifikasikan. Contoh: UU No. 15 tahun 2002 dan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2)        Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak ditulis secara resmi, tetapi masih hidup dan terpelihara dalam masyarakat, serta masih diakui secara sah sebagai hukum yang berlaku.  Misalnya, pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus dan aturan-aturan agama. Di dalam praktik kenegaraan sering disebut konvensi. Contoh lainnya adalah hukum adat.

b.        Hukum menurut ruang/wilayah berlakunya adalah sebagai berikut.
1)             Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu. Misalnya, hukum adat Jawa, hukum adat Batak, hukum adat Minangkabau, hukum adat Bugis.
2)             Hukum  nasional, yaitu hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Misalnya, hukum negara Indonesia, hukum negara Malaysia, hukum negara Singapura, hukum negara Prancis.
3)             Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antarnegara atau lebih. Misalnya, hukum dagang internasional, hukum perang, dan hukum perdata internasional.

c.         Hukum menurut waktu berlakunya adalah sebagai berikut.
1)             lus constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini atau sekarang di dalam masyarakat.
2)             lus constituendum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang.
3)             Hukum antarwaktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu ataupun hukum yang berlaku tanpa batas waktu.

d.        Hukum berdasarkan pribadi yang diatur adalah sebagai berikut.
1)             Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya untuk satu golongan tertentu.
2)             Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku untuk semua golongan atau untuk semua warga negara.
3)             Hukum antargolongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi dua orang atau lebih yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda.

e.         Hukum menurut isinya adalah sebagai berikut.
1)        Hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat kelengkapan negara sekaligus dengan warga negaranya atau dapat diartikan hukum yang mengatur hubungan antarnegara dan warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik, antara lain sebagai berikut:
a.               Hukum tata negara, yaitu hukum yang mempelajari negara tertentu, asal muía berdirinya negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, corak atau sistem pemerintahan, dan alat-alat perlengkapan negaranya.
b.              Hukum administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur cara kerja alat-alat perlengkapan negara, hubungan antaralat-alat perlengkapan negara, dan cara melaksanakan hak dan kewajiban dari alat-alat perlengkapan negara.
c.               Hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, dan pelanggaran diancam dengan sanksi pidana tertentu.
d.             Hukum acara, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan cara hakim memberikan keputusan. Hukum acara dibedakan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata.
2)        Hukum private/perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lain dan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Beberapa contoh hukum private/perdata adalah sebagai berikut.

a)        Hukum Keluarga
Hubungan keluarga terjadi karena adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian melahirkan anak.
b)        Hukum Kekayaan
Hukum kekayaan mengatur benda dan hak-hak yang dapat dimiliki atas, benda. Benda adalah segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang atau sebagai objek hak milik.
c)        Hukum Perniagaan atau Hukum Dagang
Hukum perniagaan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antarorang dalam perdagangan. Dengan kata lain, hukum perniagaan adalah hukum yang berlaku bagi para pengusaha atau antarorang-orang yang mengadakan usaha.
d)       Hukum Waris
Hukum waris mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang yang meninggal dunia, atau hukum yang mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam dan hukum adat istiadat.
e)        Hukum Perkawinan
Hukum perkawinan adalah aturan-aturan yang berisi tentang persyaratan perkawinan yang sah menurut pemerintah. Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang NomoMTahun 1974.
f)         Hukum menurut tugas dan f ungsinya (cara mempertahankanya) adalah sebagai berikut.
1)        Hukum Material
Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Misalnya, hukum pidana dan hukum perdata.
2)        Hukum Formal
Hukum formal adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Misalnya, hukum acara pidana dan hukum acara perdata.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah memenuhi rasa keadilan, membawa kemanfaatan bagi masyarakat dan harus mampu menjamin kepastian hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan hukum adalah
a.     mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada masyarakat;
b.     menciptakan keadilan dan ketertiban;
c.     menciptakan pergaulan hidup antaranggota masyarakat;
d.    menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada masyarakat;
e.     memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat.

Selain memiliki tujuan, hukum juga memiliki fungsi dasar, yaitu:
a.     melindungi masyarakat dari ancaman bahaya (fungsi perlindungan);
b.     menjaga dan memberikan keadilan bagi manusia (fungsi keadilan);
c.     digunakan untuk arah dan acuan, tujuan, serta pelaksanaan pembangunan
(fungsi pembangunan).

C.      ARTI PENTING HUKUM YANG BERLAKU DALAM KEHIDUPAN
Hukum dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Sebagai mahluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Agar segala perbedaan tersebuttidak menimbulkan perpecahan, ketidaktertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah peraturan atau hukum. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain:
1.        Pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial.
2.        Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacuan atau ketidaktertiban.
3.        Sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku.

Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara dan para penyelenggara negara. Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara hukum, tentu bangsa Indonesia menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak mentaatinya diberikan sanksi yang tegas. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas untuk:
1.        menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat.
2.        menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran; serta.
3.        menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam kehidupan masyarakat.

Seandainya dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tentu kehidupan masyarakat akan tidak tertib dan timbul kekacauan di mana-mana.

D.      MENAATI HUKUM YANG BERLAKU DALAM KEHIDUPAN
1.    Pengertian Kesadaran Hukum
Kesadaran hukum diartikan keinsyafan, keadaan mengerti tentang hukum. Menurut Abdurahman (Abdurahman: 1974) menyatakan bahwa kesadaran hukum itu adalah tidak lain daripada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum. Kesadaran hukum itu antara lain meliputi
a.     pengetahuan tentang hukum;
b.     penghayatan terhadap hukum;
c.     ketaatan terhadap hukum.

Kesadaran hukum berpangkal pada adanya pengetahuan tentang hukum, dari adanya pengetahuan tentang hukum tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan aturan-aturan hukum, selanjutnya timbul   sikap penghayatan terhadap hukum dan pada akhirnya timbul ketaatan dan kepatuhan terhadap   hukum.

Dengan kata lain bahwa kesadaran hukum adalah sikap seseorang yang mengamati, menghayati, menyadari untuk melakukan perbuatan yang dibuat oleh penguasa yang berisi perintah-perintah dan  larangan-larangan sebagai hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto: 1986), faktor yang memengaruhi kesadaran hukum adalah sebagai berikut:
a.     Pengetahuan tentang kesadaran hukum.
b.     Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.
c.     Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.
d.    Penaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.
Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan ataupun penyuluhan penyuluhan agarwarga masyarakat benar-benar mengetahui atau mengerti kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu sehingga warga masyarakat dengan suka reía menaati dan mematuhi peraturan I hukum tersebut.

2.     Sikap Positif terhadap Hukum (Sadarkum)
Sikap mempunyai tiga macam unsur dalam memandang sebuah objek. Tiga unsur tersebut adalah apa yang dipikirkan seseorang, apa yang dirasakan seseorang, dan apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap objek yang dihadapi. Salah satu objek yang dihadapi oleh masyarakat adalah        hukum. Sikap masyarakat terhadap hukum dapat ke arah positif atau negatif. Setiap masyarakat harus memiliki sikap positif terhadap hukum. Hal itu berarti setiap orang harus mendukung berlakunya           i hukum, menaati hukum, dan tidak melanggar hukum.

Sikap positif terhadap hukum akan dapat menciptakan keteraturan, ketertiban, dan kedisiplinan masyarakat. Sikap positif terhadap hukum juga menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Tingginya kesadaran hukum masyarakat akan menciptakan persatuan dan kesatuan.

3.     Perbuatan yang Sesuai dan Bertentangan dengan Hukum
Dalam kehidupan, kita seringkali melakukan perbuatan yang sesuai hukum, bahkan terkadang kita juga melanggar hukum. Perbuatan yang dilakukan sesuai hukum akan membuat kita merasa senang, puas, dan bangga. Sebaliknya, jika perbuatan kita bertentangan dengan hukum, maka kita akan merasa kecewa, takut, dan was-was. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum disebut kejahatan atau pelanggaran, Ada beberapa tipe kejahatan yang melanggar hukum, yaitu sebagai berikut.
a.     Kejahatan individu dengan kekerasan, seperti pembunuhan.     
b.     Kejahatan harta benda, seperti perampokan.
c.    Kejahatan jabatan, seperti KKN.
d.    Kejahatan politik, seperti pengkhianatan.           
e.     Kejahatan umum, seperti pelacuran.
f.     Kejahatan konvensional, seperti perampokan.
g.     Kejahatan terorganisir, seperti pemerasan.
h.    Kejahatan profesional.    

Perbuatan yang sesuai hukum, misalnya menaati tata tertib lalu linfas, membayar pajaktepat waktu, mengerjakan tugas sekolah dari gurú, meminta izin jika tidak masuk ke sekolah, dan menaati tata tertib kampung.



BAB III
PENUTUP


A.      KESIMPULAN
Hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan yang bersifat memaksa dan mengikat dengan disertai sanksi bagi pelanggarnya yang bertujuan untuk mengatur ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk mencapai ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dibutuhkan sikap masyarakat yang sadar hokum. Selain masyarakat pemerintahpun juga harus sadar hokum. Maka tercapailah ketentraman dan ketertiban itu. Untuk mengantisipasi berbagai pelanggaran hokum yang terjadi maka di Indonesia telah ada berbagai macam Pengadilan. Dari yang mengadili masyarakat sampai dengan pemerintah dan para pejaba
Yang dimaksud Peradilan Agama adalah pengadilan agama Islam. Pengadilan Agama terdapat di setiap ibu kota Kabupaten. Pengadilan TInggi Agama berkedudukan di setiap ibu kota Propinsi. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Sedangkan susunan PENGADILAN Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam
Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam tata usaha negara antara orang /badan hukum perdata dengan badan / pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun daerah. Dan yang dimaksud dengan tata usaha
Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun daerah.Pengadilan tata usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat banding.

B.       SARAN-SARAN
Penulis berharap semoga makalah ini dapat menjadi salah satu bahan untuk dapat menambah pengetahuan dalam hal ini system hokum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Dan juga penulis mengharapkan adanya sumbangsih kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyesunan makalah berikutnya yang lebih sempurnah lagi.




DAFTAR PUSTAKA


Septina Damayanti, SPd. dan Siti Nurjanah, SPd.  Kreatif, Jawa Tengah Viva Pakarindo
Abdulkarim Aim, Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas X SMA, Bandung :  Grafindo Media Pratama, 2006

http://www.sanancity.co.cc/2010/06/tugas-pkn-sistem-hukum-dan-peradilan.html


0 Response to "MAKALAH PKn HUKUM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA"

Post a Comment