MAKALAH PKN PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA

Untuk Memudahkan Pencarian Dokumen Pendidikan Gunakan Filtur Pencarian di Bawah ini

MAKALAH PKN PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA


BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Persamaan derajat berkaitan erat dengan kedudukan manusia. Sebagaimana dipahami bahwa dalam pandangan Tuhan, manusia diciptakan dalam keadaan dan kedudukan yang sama. Mereka sama-sama tidak berpengetahuan dan sama-sama diberi potensi untuk maju dan berkembang. Lingkungan, kesempatan, dan peluanglah yang kemudian menjadikan manusia berbeda antara satu sama lainnya. Namun demikian, harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan mereka tetap sama. Oleh karena itu, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan pertahanan keamanan) manusia mempunyai kedudukan, tugas, kewajiban dan hak yang sama. Dengan demikian, untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis maka perlu dikembangkan nilai-nilai dan sikap rasa hormat yang meliputi saling menghormati, menghargai, bertenggang rasa, kasih sayang, dan rasa sosial


B.    Rumusan Masalah
A.    Apa sajakah Hak Warga Negara?
B.    Apa sajakah Kewajiban Warga Negara?
C.    Bagaimana Persamaan Kedudukan Warga Negara di Indonesia?
D.    Landasan apa sajakah yang Menjamin Persamaan Kedudukan Warga Negara?


  

BAB II
PEMBAHASAN


A.    Hak Warga Negara
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan pertahanan-keamanan) manusia mempunyai kedudukan, tugas, kewajiban dan hak yang sama.
Berdasarkan pengelompokannya, hak asasi manusia terdiri atas enam bagian sebagai berikut :
a.     Hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi:
1)     Kebebasan menyatakan pendapat;
2)     Kebebasan memeluk agama;
3)     Kebebasan bergerak, melakukan aktivitas.
b.    Hak asasi ekonomi (proverty rights) yang meliputi:
1)     Hak untuk memiliki sesuatu;
2)     Hak untuk membeli sesuatu;
3)     Hak untuk menjual sesuatu dan memanfaatkannya.
c.     Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal quality).
d.    Hak asasi politik (poliltical rights) yang meliputi:
1)     Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan;
2)     Hak pilih pasif dan hak pilih aktif;
3)     Hak mendirikan partai politik.
e.     Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights) yang meliputi:
1)     Hak untuk memilih pendidikan;
2)     Hak untuk mengembangkan kebudayaan;
3)     Hak untuk berkreasi.
f.      Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (Procedural Rights) yang meliputi:
1)     Perlakuan dalam hal penangkapan;
2)     Penggeledahan;
3)     Peradilan.

B.    Kewajiban Warga Negara
Kewajiban warga negara dapat dikelompokkan menjadi kewajiban terhadap negara, kewajiban terhadap sesama, dan kewajiban terhadap diri sendiri.
1)     Menjunjung tinggi dan menaati perundang-undangan yang berlaku
2)     Membayar pajak, bea, dan cukai yang dibebankan negara kepadanya
3)     Membela negara dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri
4)     Menyukseskan pemilu, baik sebagai peserta atau petugas penyelenggara
5)     Mendahulukan kepentingan negara/umum daripada kepentingan pribadi
6)     Melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan bangsa dan negara
7)     Kewajiban menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban nasional

C.     Persamaan Kedudukan Warga Negara di Indonesia
Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai persamaan kedudukan warga negara, dalam berbagai bidang kehidupan.
1.   Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah
Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal ini juga memperlihatkan kepada kita adanya kepedulian adanya hak asasi dalam bidang hukum dan politik.
2.  Persamaan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan    (ekonomi)
Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal ini memencarkan persamaan akan keadilan sosial dan kerakyatan. Ini berarti hak asasi ekonomi warga negara dijamin dan diatur pelaksanaanya.
3.   Persamaan dalam hal kemerdekaan berserikat dan berkumpul (politik)
Pasal 28 E ayat (3) menetapkan warga negara dan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokratis dan memberi kebebasan yang bertanggung jawab bagi setiap warga negaranya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam
bidang politik.
4.   Persamaan dalam HAM
Dalam Bab X A tentang hak asai manusia dijelaskan secara tertulis bahwa negara memberikan dan mengakui persamaan setiap warga negara dalam menjalankan HAM. Mekanisme pelaksanaan HAM secara jelas ditetapkan melalui pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J.
5.   Persamaan dalam agama
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Berdasar pasal ini tersurat jelas bahwa begara menjamin persamaan setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keinginannya. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME dijalankan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
6.  Persamaan dalam upaya pembelaan negara
Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Lebih lanjut, pasal 30 UUD 1945 memuat ketentuan pertahanan dan keamanan negara. Kedua pasal tersebut secara jelas dapat kita ketahui bahwa negara memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang ingin membela Indonesia.
7.  Persamaan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan
Pasal 31 dan 32 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam masalah pendidikan dan kebudayaan. Kedua pasal ini menunjukan bahwa begitu konsen dan peduli terhadap pendidikan dan kebudayaan warga negara Indonesia. Setiap warga negara mendapat porsi yang sama dalam kedua masalah ini.
8.  Persamaan dalam perekonomian dan kesejahteraan sosial
Persamaan kedudukan warga negara dalam perekonomian dan kesejahteraan diatur dalam Bab XIV pasal 33 dan 34. pasal 33 mengatur masalah perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan dengan prinsip demokrasi ekonomi untuk kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Selanjutnya pasal 34 memuat ketentuan tentang kesejahteraan sosial dan jaminan sosial diman fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (pasal 1) dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (pasal 3).

D.    Landasan yang Menjamin Persamaan Kedudukan Warga Negara
a)     Jaminan Persamaan Hidup
-  Nilai Religius
Esensi nilai religius sangat menghargai persamaan hidup dan menjamin bahwa tiap menusia berderajat sama di mata Tuhan.
Nilai Gotong Royong
Esensi nilai gotong royong adalah adanya keinginan kuat dalam setiap anggota masyarakat dalam meringankan beban orang lain, sehingga mampu hidup mandiri layaknya masyarakat lain.
Nilai Ramah Tamah
Esensi sikap sopan dan ramah tamah adanya ketulusan melakukan suatu perbuatan dengan berprasangka baik terhadap orang lain baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal


-  Nilai Kerelaan Berkorban dan cinta Tanah Air
Esensi rela berkorban dan cinta tanah air adalah bahwa dalam kehidupan manusia ada rasa kebanggaan yang mendalam jika sanggup melakukan pengorbanan untuk kepentingan orang lain atau bangsa dan negara.
b)    Jaminan Persamaan Hidup dalam Konstitusi Negara
-   Pembukaan UUD 1945
-   Sila-sila Pancasila
-   UUD 1945 dan Peraturan Perundangan Lainnya




BAB III
PENUTUP


A.    Kesimpulan
Berdasarkan materi sebelumnya, kami dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
Setiap warga negara memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan negara tanpa membedakan ras, agama, golongan, budaya dan suku untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis serta menjaga persatuan dan kesatuan negara dengan mengembangkan nilai-nilai dan sikap rasa hormat menghargai, bertenggang rasa, dan rasa sosial

Berdasarkan pengelompokannya, hak asasi manusia terdiri atas enam bagian yaitu :
1.      Hak asasi Pribadi
2.      Hak asasi Ekonomi
3.      Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
4.      Hak asasi politik
5.      Hak asasi sosial dan kebudayaan
6.      Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan

Landasan yang menjamin persamaan kedudukan warga negara
1)     Jaminan persamaan hidup
 Nilai Religius
 Nilai Gotong Royong
 Nilai Ramah Tamah
 Nilai Kerelaan Berkorban dan Cinta Tanah Air
2)     Jaminan persamaan hidup dalam konstitusi negara
 Pembukaan UUD 1945
 Sila-sila Pancasila
 UUD 1945 dan Peraturan Perundangan lainnya

B.    Saran
Saran yang dapat kami sampaikan kepada pembaca yaitu :
-            Sebaiknya pembaca terus mencari berbagai informasi dari berbagai sumber tentang materi ini untuk menambah pengetahuan kita
-            Sebaiknya didalam pembuatan makalah, harus dilakukan dengan tekun dan sabar agar makalah yang dibuat dapat terselesaikan dengan baik


DAFTAR PUSTAKA




http://www.slideshare.net
http://mariamah-sulaiman.blogspot.com


Posted by SahrulParawie
WAHANA BELAJAR & BERBAGI ANEKA DOKUMEN PENDIDIKAN Updated at: 4/22/2018 12:58:00 PM

No comments :

Post a Comment