MAKALAH PENYELENGGARAAN KEKUASAAN INDONESIA - WAHANA BELAJAR & BERBAGI ANEKA DOKUMEN PENDIDIKAN

MAKALAH PENYELENGGARAAN KEKUASAAN INDONESIA


BAB I
PENDAHULUAN



A.        Latar Belakang
Dalam suatu sistem terdapat beberapa bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Agar sistem tersebut dapat bekerja maksimal. Diperlukan sebuah komitemen kerja yang tinggi. Selain itu diperlukan sebuah pembagian kerja sesuai posisi kerja masing-masing. Begitu pula dengan car akerja dalam sistem politik di Indonesia, terdapat bagian antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan.

B.            Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, kita dapat merumuskan permasalahan yaitu apa yang dimaksud sistem pembagian kekuasaan dan bagaimanakah sistem pembagian kekuasaan yang terdapat di Indonesia

C.           Maksud dan Tujuan
Sesuai dengan permasalahan diatas maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan makalah ini yaitu kita dapat mengetahui dan memahami apa yang dimaksud sistem pembagian kekuasaan dan bagaimana sistem pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia.


BAB II
PENYELENGGARAAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A.      SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Dalam suatu sistem terdapat beberapa bagian yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Agar sistem tersebut dapat bekerja secara maksimal, diperlukan sebuah komitmen  kerja yang tinggi. Selain itu diperlukan sebuah pembagian  kerja sesuai posisi kerja masing-masing.
1.        Konsep Pembagian Kekuasaan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonsia pembagian mmiliki pengrtian proses, cara, perbuatan membagi atau  membagikan, sedangkan kekuasaan diartikan sebagai kuasa (untuk mngurus dan mmerintah).
Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, pengajar fakultas Hukum Universitas Indonesia menjelaskan bahwa pembagian kekuasaan artinya kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan karena diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Jimmly Asshiddiqie, guru bsar universitas indonesia mengungkapkan bahwa kekuasaan selalu harus di batasi dengan cara memisahkan kekuasaan kedalam cabang-cabang dngan sistem checks and balancss dalam kedudukan sederajat, saling mengimbangi, dan mengendalikan satu dengan lain, serta memungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama.
a.         John Locke
1)        Kekuasaan legislatif (membuat undang-undang)
2)        Kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang)
3)        Kekuasaan federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain)
b.         Mentesquleu
Menurut Mentesquleu, untuk tegaknya negara demokrasi perlu didakan pemisahan kekuasaan negara dalam tiga organ, yaitu lembaga legislatif  (kekuasaan membuat undang-undang), lembaga eksekutif  (kekuasaan melaksanakan undang-undang), lembaga yudikatif (kekuasaan  mengadili pelanggaran undang-undang)
2.        Pmbagian Kekuasaan di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.
Pemisahan kekuasaan dalam arti materiel berarti pembagian kekuasaan dipertahankan dengan tegas. Artinya, dalam  tugas-tugas kenegaraan memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan dalam  tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Berdasarkan kriteria yang telah dibuat Ivor Jnningss, Kusnardi dan Harmaily, Pengajar fakultas Hukum Universitas Indonesia, berkesimpulan bahwa konstitusi indonesia, yaitu undang-undang dasar negara republik indonsia tahun 1945 tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan, tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan. Guru bsar univesitas indonesia, Prof. Ismail Sunny juga mngemukakan bahwa undang-undang dasa Ngara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan dalam  arti materiel (separation of  power), tetapi pemisahan kekuasaan dalam arti formil (division of power).
Pada hakikatnya kekuasaan dapat dibagi dalam dua cara sebagai berikut.
a.              Secara vrtikal, yaitu pembagian kekuassaan menurut tingkartnya. Artinya, pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, misalnya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan atau antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian dalam suatu negara serikat/federal.
b.             Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga negara. Dalam pembagian lebih menitikberatkan pada pembedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
a.      Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal
1)       Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
2)      Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang . Kekuasaan ini dilajankan oleh lembaga ksekutif di indonsia terdiri atas Prsiden, Wakil Pesiden , dan menteri.
3)      Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang membentuk undang-undang. Kekuasaan legislatif di indonsia dilaksanakan oleh Dewan Pewakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Prwakilan Daerah (DPD).
4)      Kekuasaan yudikatif, yaitu kkuasaan mengadili trhadap pelanggaran undang-undang. Kekuasaan yudikatif berperan menyelenggarakan peradilan guna mengakkan hukum dan keadilan di indonesia.
5)      Kekuasaan eksaminatif, yaitu kkuasaan menguji atau memeriksa pngelolaan dan  tanggung  jawab kuangan  negara.
6)      Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk mnetapkan dan  mlaksanakan kebijakan  monetr.
1)      Pembagian Kekuasaan Lembaga Konstitutif Dengan Eksekutif
Pembagian kekuaaan lembaga konstitutif dengan eksekutif tampak dalam  pasal 3 ayat (2-3). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya,
2)      Pembagian Kekuasaan Lembaga Eksekutif  dengan Legislatif
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, lembaga eksekutif juga melaksanakan fungsi lembaga legislatif. Pelaksanaan fungsi legslatifoleh lembaga eksekutif tersebut menunjukkan adanya pembagian kekuasaan lembaga eksekutif dengan legislatif.

3)      Pembagian Kekuasaan Lembaga Eksekutif dengan Yudikatif
Pembagian kekuasaan lembaga eksekutif dengan yudikatif tampak dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Presiden memberi grasi dan rehabilitasidengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung.
4)       Pembagian Kekuasaan lembaga legislatif dengan yudikatif
Pembagian kekuasaan lembaga legislatif dengan yudikatif dapat kita pahami dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.
a.       Pengajuan permintaan DPR mengenal usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden kepada mahkamah konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan  sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang di hadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR (paal 7B ayat (3)).
b.      Setelah permintaan Dpr tentang usul pemberhentian Presiden dan/Wakil Preside diterima oleh mahkamah konstitusi, mahkamah konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan  memutus seadil-adilnya terhadap pendapat DPR (pasal 7B ayat(4)).
5)      Pembagian Kekuasaan Lembaga Legislatif dengan Eksaminatif
Pembagian kekuasaan lembaga legislatif dengan eksaminatif ditunjukkan dalam pasal 23E ayat (2) undang-undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945, yaitu BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kuangan negara epada DPR dan DPD sesuai kewenangannya.
6)      Pembagian Kekuasaan antara Lembaga Eksekutif, Legilatf, dan Eksaminatif
Pembagian Kekuasaan antara Lembaga Eksekutif, Legilatf, dan Eksaminatif tampak dalam pasal 23F ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945, yaitu anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan di resmikan oleh Presiden.
7)      Pembagian Kekuasaan Lembaga Eksaminatif  dengan Lembaga Moneter
Pembagian  kekuasaan lembaga eksaminatif dengan  lembaga moneter secara implisit tersirat dalam pasal 23E ayat (1) Undang-undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang wewenang Bpk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, termasuk Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia.


8)      Pembagian Kekuasaan antara Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif
a)      Komisi yudisial mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan selanjutnya ditetapkan sebagai hakm agung oleh Presiden (pasal 24A ayat (3)).
b)      Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan  DPR (pasal 24S ayat (3)).
c)      Mahkamah konstitusi wajib memberikanputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan  pelanggaran oleh Presiden dan/Wakil Presiden( 24C ayat (2)).
d)     Sembilan orang caln anggota hakim konstitusi diajukan masing-masing tiga orang oleh mahkamah agung, 3 orang oleh DPR , dan 3 orang oleh Presiden (asal 24C ayat (3)).
Dalam Kamus PPKN, Karangan Rosari, Renati W, diebutkan bahwa checks and balances merupakan sistem mekanisme pengawasan yang dilakukan melalui perimbanan kekuasaan .

B.            KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON- KEMENTERIAN DALAM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1.             Kementerian Negara sebagai Bagian dari Lembaga Eksekutif di Indonesia
Pemerintahan negara indonesia dalam arti sempit adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga eksekutif yang terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, dan menteri negara. Lembaga eksekutif ini merupakan penyelenggara pemerintahan negara indonesia. Dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, terdapat pembagian kekuasaan pada lembaga eksekutif berdasarkan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti berikut.
a.              Presiden
Presiden Republik Indonesia memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden merupakan simbol resmi negara republik indonesia di dunia.
b.             Wakil Presiden
Wakil presiden adalah pembantu presiden. Oleh karena itu, wakil presiden menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan tugas dan wewenang presiden.
c.              Menteri Negara
Menteri merupakan pembantu presiden yang memimpin kementerian. Kementerian negara atau lebih dikenal dengan kementerian merupakan perangkat pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Dalam peraturan Pesiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan kelima atas   peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara. Dalam peraturan terebut dijelaskan tentang bentuk kementerian negara indonesia sebagai berikut.
1)             Kementerian Koordinator
Kementerian koordinator terdiri atas koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan, kementeriaan koordinator di bidang perekonomian, dan kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat. Kementerian koordinator dipimpin oleh menteri koordinator. Menteri koordinator adalah menteri negara yang memiliki tugas pokok mengoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan serta pelaksaan di bidang yang merupakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pemerintahan negara.
2)             Kementerian
Kementerian berada dibawah dan ditanggung jawab kepada Presiden. Pasal 15 Undang-undan Nomor 39 tahun 2008 tentang kementeran yang dapat dibentuk adalah 4 kementerian negara.
Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan seperti berikut.
a.       Urusan Pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri dan pertahanan. Kementerian negara yang menangani urusan tertentu dalam pemerintahan seperti berikut.
(1)      Kementerian Dalam Negeri
(2)      Kementerian Luar Negeri dan
(3)      Kementerian Pertahanan
b.      Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi urusan negara, hukum, dan keuangan, keamanan, hakasasi manusia, pendidikan, kebudayaan, keehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
3)             Wakil Menteri
Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, pada kementerian tertentu dapat dibentuk jabata wakil menteri.
4)             Staf Khusus Menteri
Di lingkungan kementerian paling banyak dapat mengangkat tiga orang staf khusus menteri yang selanjutnya disebut staf khusus. Staf khusus bertanggung jawab kepada menteri. Staf khusus mempunyai tugas memberi saran dan pertimbangan kepada menteri sesuai penugasan menteri dan bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi kementerian.
2.             Lembaga Pemerintah Nonkementerian
Lembaga pemerintah nonkementerian merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari dari presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga pemerintah nonkementerian bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden melalui materi atau pejabat setingkat menteri yang mengoordasikan.

C.  KEDUDUKAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
1.      Penyelenggara Pemerintahan Daerah
a.       Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) dan perangkat daerah. Kepala daerah dan perangkat daerah menjalankan tugas pemerintahan sesuai tugas dan wewenang masing-masing.
b.      Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

2.      Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
a.       Urusan Wajib yaitu urusan yang sangat mendasar dan berkaitan dengan hak serta pelayanan dasar warga negara.
b.      Urusan pilihan yaitu urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan derah yang bersangkutan.

3.      Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.




BAB III
PENUTUP

A.           SIMPULAN
         Lembaga-lembaga penyelenggara merupakan faktor penentu keberhasilan suatu Negara Indonesia dalam membangun dan mewujudkan cita-cita negara yang di kehendaki berdasarkan UUD 1945. Dengan adanya perubahan (amandemen) UUD 1945, menyebabkan perubahan juga pada sistem lembaga-lembaga penyelenggara negara salah satu bukti dari perubahan tersebut yaitu Negara Indonesia sudah tidak menganut paham pemisahan kekuasaan yang di cetuskan pertama kali oleh Montesqieu namun telah menganut paham pembagian kekuasaan yang lebih sesuai dengan karakter dan kebutuhan dari Negara Indonesia. Salah satu perubahan yang cukup mendasar yaitu perubahan supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Pasca Reformasi Indonesia sudah tidak lagi mengenal istilah “lembaga tertinggi negara” untuk kedudukan MPR sehingga seluruh lembaga Negara sederajat kedudukannya dalam sistem check and balances. Seiring dengan itu konstitusi di tempatkan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara yang menjalankan roda penyelenggaraan negara.
            Lembaga-lembaga penyelenggara Negara setelah perubahan UUD yaitu diantaranya :
1.      Lembaga legislatif terdiri dari                : MPR, DPR, DPD.
2.      Lembaga eksekutif terdiri dari               : Presiden dan Wakil Presiden.
3.      Lembaga Yudikatif yaitu terdiri dari     : MA, MK, KY.
4.      Lembaga Eksaminatif yaitu                   : BPK.
           




DAFTAR PUSTAKA


Komala, Setyo Honi. 2011. Materi PKN : Lembaga-lembaga Negara.

Roni. 2009. Pendidikan kewarganegaraan.

Sugiarto, dkk. 2005. Buku Ajar : Kewarganegaraaan. CV. Shindunata

UUD 1945 dan Perubahannya. Penabur Ilmu

Waly, S. Syaifullah. 2009. Metode Belajar Efektif : Pendidikan Kewarganegaraan. CV. Media Karya Putra

www. wikipedia.com



0 Response to "MAKALAH PENYELENGGARAAN KEKUASAAN INDONESIA"

Post a Comment