MAKALAH Keterbukaan dan Keadilan Berbangsa dan Bernegara

Untuk Memudahkan Pencarian Dokumen Pendidikan Gunakan Filtur Pencarian di Bawah ini

MAKALAH Keterbukaan dan Keadilan Berbangsa dan Bernegara



KATA PENGANTAR


Puji syukur Penyusun panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya Penyusun dapat menyelesaikan Makalah PKn yang berjudul “ Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal ini dengan keterbatasan kemampuan dan kedangkalan ilmu yang Penyusun  miliki. Dalam kesempatan ini Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan kepada pihak yang membantu sehingga terselesainya makalah ini.
Akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa Penyusun berharap dan berdoa agar makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penyusun sendiri selaku sebagai penyusun dan umumnya bagi para pembaca makalah ini. Amin

Rebang Tangkas,   Oktober 2016
Penyusun    



  





DAFTAR ISI


Halaman Judul 
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN
1.1  Latar belakang 
1.2  Rumusan Masalah 
1.3  Tujuan 

BAB II PEMBAHASAN
2.1  Pengertian Keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara 
2.2  Ciri-ciri dan batas-batas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan ......... 4
2.3  Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara .......................................... 4
2.4  Pentingnya Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Terbuka .............. 5
2.5  Sikap Keterbukaan dan Jaminan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa
       dan Bernegara ......................................................................................................... 6

BAB III PENUTUP
3.1  Kesimpulan ............................................................................................................. 9
3.2  Saran........................................................................................................................ 9

DAFTAR PUSTAKA






BAB I
PENDAHULUAN



1.1  Latar belakang
Keterbukaan dan  keadilan  sangatlah  penting sertah dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara jika tampa adanya keterbukaan dan keadilan maka tidak terwujutlah pemerintah yang baik. Pengertian pemerintahan yang baik :
1.    Work Bank, Good adalah suatu penyelenggaraan menejemen pemerintahan yang solit dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi,pasar yang efesien, pencegahan korupsi menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan krangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas suwasta.
2.      UNDP, Good Gevernance adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara sektor suwasta dan masyarakat.
3.      Peraturan pemerintah No. 101 Tahun 2000, Pmerintah yang baik adalah pemerintah yang mengembangkan  dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas , akuntabilitas, transpalasi, pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh masyarakat.

Ciri atau karakteristik,  Good governance menurut UDNP :
a.       Partisipasi (praticiparion), yaitu keikutsertaan dalam proses pembuatan keputusan , kebebasan berserikat, dan berpendapat, berprestasi secara konstruktif.
b.      Aturean hukum (Rule of low) yaitu hukum harus adil tampa pandang bulu.
c.   Daya tangap (responsivenes)  yaitu proses yang dilakukan setiap institusi diupayakan untuk melayani berbagai pihak.
d.   Berkeadilan (equity) yaitu memberikan kesempatan yang sangat baik pada laili-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
e.       Kesaling keterkaitan (interrelated) yaitu adanya kebijakan yang saling memperkuat dan tidak berdiri sendiri.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut UU No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersihdan bebas dari KKN pasal 3 yaitu:
1.      Asas kepastian hukum, mengutamakan peraturan perundangan, kepatutan dan keadilan sebagai dasar setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2.      Asas tertip penyelenggaraan negara, mengedepankan keteraturan keserasian keseimbangan sebagai landasan penyelenggaraan negara.
3.   Asas kpentinagn umum  mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4.      Asas proporsionalitas, mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
5.      Asas profesionalitas , mengutamakan ke ahlian yang berdasarkan kode etik peraturan yang brlaku
Dengan demikian, keterbukaan dan keadilan perlu diprioritaskan di dalam  kehidupuan berbangsa dan negara. Keterbukaan pemerintah ini mengarah  kebijakan pemerintah secara demokrasi pada masyarakat. Dalam pemerintahan Indonesia terdapat indikator-indikator yang perlu diketengahkan untuk menciptakan Negara demokrasi yang sesungguhnya. Salah satu indikator tersebut adalah belum adanya transparansi dan penyelenggaraan Negara dan diterimanyapartisipasi politik warga secara utuh.

1.2  Rumusan Masalah
1.      Pengertian Keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara ?
2.  Latar Belakang Pentingnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Terbuka dan Adil dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara ?
3.      Pengertian dan Ciri-Ciri pemerintahan Transparan ?
4.      Bentuk dan pentingnya Keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan Berbangsa dan bernegara ?

1.3  Tujuan
1.      Mengetahui Pengertian Keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara ?
2.  Mengetahui Latar Belakang Pentingnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Terbuka dan Adil dalam kehidupan Berbangsa dan bernegara ?
3.      Mengetahui Pengertian dan Ciri-Ciri pemerintahan Transparan ?
4.      Mengetahui Bentuk dan pentingnya Keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan Berbangsa dan bernegara





BAB II
PEMBAHASAN


2.1  Pengertian Keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan Berbangsa  
       dan Bernegara
Menurut etimologi bahasa, keterbukaan berasal dari kata dasar terbuka yang berarti suatu kondisi yang di dalamnya tidak terdapat suatu rahasia, mau menerima sesuatu dari luar dirinya, dan mau berkomunikasi dengan lingkungan di luar dirinya. Adapun keterbukaan dapat diartikan sebagai suatu sikap dan perasaan untuk selalu bertoleransi serta mengungkapkan kata-kata dengan sejujurnya sebagai landasan untuk berkomunikasi. Dengan demikian,   keterbukaan berkaitan erat dengan komunikasi dan hubungan antarmanusia. Keterbukaan sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial karena keterbukaan merupakan prasyarat bagi adanya komunikasi.
Keterbukaan merupakan salah satu syarat terbentuknya masyarakat demokratis. Bahkan, keterbukaan merupakan ciri suatu negara demokratis. Adanya keterbukaan, rakyat akan merasa mempunyai dan berperan serta aktif dalam kehidupan bernegara. Begitu pentingnya keterbukaan sehingga semua Negara berupaya menumbuhkan keterbukaan dalam berbangsa dan bernegara.(Purwanto B.T, Sunardi. 2010)
Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik  menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, fi  lsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu fi  lsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.
Selain keterbukaan atau transparansi dalam penyelenggaraan negara, jaminan keadilan pun merupakan hal penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Jaminan keadilan ini berkaitan dengan penghargaan nilai-nilai hak asasi manusia. Oleh karena itu, keadilan harus ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Berbagai negara demokratis berusaha mewujudkan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Keterbukaan atau transparansi merupakan salah satu dari prinsip good governance.


Adapun prinsi-prinsip governance meluputi sembilan hal, yaitu:
a.       Partisipasi masyarakat
b.      Tegaknya supremasi hukum
c.       Keterbukaan
d.      Peduli pada stakeholder
e.       Berorientasi pada konsesus
f.       Kesetaraan
g.      Efektivitas dan efisiensi
h.      Akuntabilitas
i.        Visi strategi

2.2   Ciri-ciri dan batas-batas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan
a.       Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual mengenai kebijaksanaan yagn akan dan sudah dibuatnya.
b.      Adanya peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumen pemerintah.
c.       Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers.
d.      Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah.

Berdasarkan keempat ciri tersebut, dapat disimpulkan tiga hal penting berkenaan dengna pemerintah yang terbuka yaitu:
1)      Pemerintah yang terbuka adalah pemerintah yang menjamin adanya kebebasan informasi.
2)      Abila pemerintahan diselenggarakan secara terbuka maka berbagai kebijakan permintah akan menjadi jelas, mudah dipahami, serta relatif tidak menimbulkan kesangsian atau kecurigaan publik.
3)      Bila pemerintahan dilaksanaka secara terbuka maka publik akan memiliki informasi yag mencukupi untuk bisa menilai dan menentukan sikap secara rasional dan objektif terhadap kinerja pemerintah.

2.3   Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
1.      Pengertian dan Jenis Keadilan
Istilah “keadilan” berasal dari kata “adil” yang berarti : tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak ekpada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dalam kaitan dengan keadilan, dikenal adanya beberapa macam keadilan. Macam-macam keadilan itu adalah keadilan komulatif (iustia commutativa), keadilan distributif (iustatia distributiva), keadilan vidikatif (iustitia vindicativa) dan ekadilan legal (iustatia legalis).
a.       Keadilan Komulatif
Adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, dimana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang.

b.      Keadilan ditributif
Adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang pa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subjek hak adalah individu sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat.

c.       Keadilan Legal
Adalah keadilan berdasarkan undang-undang, yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat.
d.      Keadilan Vindikatif
Adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

e.       Keadilan Kreatif
Adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya.

f.       Keadilan Protektif
Adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam mayarakat keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari adanya tindak sewenang-wenang                pihak lain.

2.      Keadilan Sosial
Adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat.

2.4    Pentingnya Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Terbuka
sejarah bangsa indonesia menunjukkan, sejak bangsa ini merdeka tahun 1945 sampai dengan sekarang ini, belum pernah ada pemerintahan yang disenggarakan secara terbuka dalam arti yang sebenarnya hingga terjadinya korupsi politik yaitu: penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

2.5    Sikap Keterbukaan dan Jaminan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
1.      Sikap Terbuka dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Sikap keterbukaan dalam masyarakat seperti bangsa Indonesia akari menciptakan kebersamaan. Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan awal dari suatu pemerintahan yang benar dan baik. Keterbukaan berbangsa dan bernegara harus dimiliki oleh warga negara dan pemerintah (negara). Keterbukaan sebagai warga negara dapat diwujudkan dengan partisipasi warga negara.

Upaya untuk memahami, menilai, dan menghargai keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut.
a.       Berusaha mengetahui dan memahami hal yang mendasar atau elementer tentang keterbukaan dan keadilan.
b.      Aktif mencermati kebijakan dalam kehidupan bangsa dan negara. Berusaha menilai perkembangan keterbukaan dan keadilan.
c.       Menghargai tindakan pemerintah atau pihak lain yang konsisten dengan prinsip keterbukaan.
d.      Mengajukan kritik terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan. Menumbuhkan dan mempromosikan budaya keterbukaan dan transparansi mulai dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja.

2.      Sikap Adil dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Sebagai warga negara yang baik, kita harus ikut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan. Jaminan keadilan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah. Partisipasi warga negara juga mutlak diperlukan: Partisipasi secara dua arah diperlukan agar jaminan keadilan dapat berjalan dengan efektifj Partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dapat dilakukan dengan melakukan cara-cara sebagai berikut:
a.         Menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
b.         Menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan.
c.         Memberikan pengawasan terhadap jalannnya proses-proses hukum yang sedang berlangsung.
d.        Memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan.
e.         Memahami serta menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara.
Untuk meminimalisasi terjadinya korupsi dibutuhkan peran aktif masyarakat, di antaranya sebagai berikut:

a.   Berusaha memahami berbagai aturan yang diterapkan pemerintah pada instansi-instansi tertentu.
b.   Mau mengikuti prosedur dan mekanisme sesuai dengan aturan yang berlaku dalam mengurus suatu kepentingan di instansi tertentu.
c.   Jika terdapat kejanggalan dalam penerapan aturan, tanyakan dengan baik dan sopan kepada pejabat atau instansi yang berwenang untuk konfirmasi.
d.  Bersedia melaporkan atau menginformasikan pelaku korupsi kepada lembaga berwenang, seperti kejaksaan, kepolisian, dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disertai dengan bukti-bukti awal yang memadai (tidak fitnah).
e.   Mau menjadi bagian anggota masyarakat yang memberi contoh dan keteladanan dalam menolak berbagai pemberian yang tidak semestinya.
f.   Melakukan kampanye preventif (pencegahan) sedini mungkin melalui jalur-jalur pendidikan formal maupun nonformal dengan melaksanakan program seperti pelajar BTP (Bersih, Transparah, Profesional) dan mengadakan lomba poster menolak suap/ korupsi dengan segala bentuknya.

3.      Upaya Mewujudkan Keterbukaan dan Keadilan
Sikap positif terhadap upaya mewujudkan keterbukaan dan jaminan keadilan dapat ditunjukkan dalam berbagai lingkungan kehidupan sehari-hari, seperti di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun bentuk sikap positif tersebut sebagai berikut:
a.       Dilingkungan Keluarga
Sikap positif terhadap upaya mewujudkan keterbukaan dan jamianan keadilan I di lingkungan keluarga dapat ditunjukkan dalam perilaku sebagai berikut.
1)        Orang tua bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan anak-anaknya.
2)        Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik dan menyekolahkan anak- i anaknyna sehingga menjadikan manusia yang cerdas.
3)        Orang tua mendengarkan usul dan pendapat anak.
4)        Anak taat dan patuh kepada orang tua.
5)        Anak wajib membantu orang tua dalam menjaga ñama baik keluarga.
6)        Adanya kesamaan hak mengemukakan pendapat dalam musyawarah keluarga

b.      Di lingkungan sekolah
Sikap positif terhadap upaya mewujudkan keterbukaan dan jaminan keadilan di lingkungan sekolah dapt ditunjukkan dalam bentuk perilaku sebagai berikut.
1)        Para siswa ikut menegakkan tata tertib yang berlaku di sekolah.
2)        Pewan guru mendidik dan memberikan pelajaran.
3)        Dewan gurú mémberi peringatan, nasihat, bimbingan, dan arahan kepada siswa.
4)        Gurú memberikan hak kesempatan kepada peserta didik sesuai dengan hak peserta didik di sekolah.
5)        Siswa memerima kritik dan sarán dari teman dalam diskusi kelas.
6)        Siswa berani bertanya kepada gurú tentang pelajaran yang belum jelas.

c.       Di lingkungan masyarakat
Sikap positif terhadap upaya mewujudkan keterbukaan dan jaminan keadilan di lingkungan masyarakat dapat ditunjukkan dalam bentuk perilaku sebagai berikut:
1.      Warga masyarakat membiasakan diri untuk tunfuk dan menjalankan aturan yang telah dibuat bersama   
2.      Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
3.      Menjaga kebersihan lingkungan.
4.      Membina kerukuan bertetangga secara baik.
5.      Tidak membeda-bedakan anggota masyarakat dalam segala hal.
6.      Menjaga nama baik masyarakat.







BAB III
PENUTUP


3.1  Kesimpulan
Dengan keterbukaan dan jaminan keadilan, masyarakat akan lebih mudah dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat yang membangun. Aspirasi dan pendapat itu ditampung dan diseleksi, kemudian dijadikan suatu keputusan bersama yang bermanfaat.

3.2  Saran
Dengan adanya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka kita harys memahami dan menerapkan sehingga nantinya tidak  akan timbul  tindakan ataupun konflik yang sering terjadi konflik di wilayah NKRI ini.





DAFTAR PUSTAKA


http://www.warnetgadis.com/2015/12/makalah-keterbukaan-dan-keadilan-dalam.html
http://hanasky.blogspot.co.id/2014/04/definisi-keterbukaan-dan-keadilan-dalam.html

Apakah Postingan ini Keren Bermanfaat Guys? Please Bantu Viralkan Guys!

URL:HTML:BB(forum):
Posted by SahrulParawie
WAHANA BELAJAR & BERBAGI ANEKA DOKUMEN PENDIDIKAN Updated at: 4/11/2018 10:09:00 AM

No comments :

Post a Comment