makalah demokrasi indonesia

Untuk Memudahkan Pencarian Dokumen Pendidikan Gunakan Filtur Pencarian di Bawah ini

makalah demokrasi indonesia


BAB I
PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Suatu bangsa atau masyarakat di Abad XXI ini baru mendapat pengakuan sebagai warga dunia yang beradab (civilized) bilamana menerima dan menerapkan demokrasi sebagai landasan pengaturan tatanan kehidupan kenegaraannya. Sementara bangsa atau masyarakat yang menolak demokrasi dinilai sebagai bangsa/masyarakat yang belum beradab (uncivilized).
Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, untuk di Asia Tenggara Indonesia adalah negara yang paling terbaik menjalankan demokrasinya, mungkin kita bisa merasa bangga dengan keadaan itu. Didalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya. Maka dari itu perlu adanya kajian yang membahas demokrasi guna memahami tentang demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

B.       Rumusan Masalah
Berdasarkan objek kajian yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu mengenai demokrasi Indonesia maka dapat diperoleh rumusan masalahnya sebagai berikut :
1.      Apakah pengertian demokrasi ?
2.      Apa sajakah prinsip-prinsip demokrasi ?
3.      Bagaimana ciri-ciri demokrasi ?
4.      Bagaimana macam-macam demokrasi ?
5.      Apa kekurangan dan kelebihan demokrasi ?
6.      Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia ?


C.       Tujuan penulisan
Tujuan penulisan makalah ini antara lain :
1.      Mengetahui apa pengertian demokrasi;
2.      Mengetahui prinsip-prinsip demokrasi;
3.      Mengetahui ciri-ciri dan macam-macam demokrasi;
4.      Mengetahui kekurangan dan kelebihan demokrasi;
5.      Mengetahui pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

D.      Metode Penulisan
Dalam proses penulisan makalah ini penulis menggunakan metode studi pustaka serta browsing internet.




BAB II
PEMBAHASAN


A.      Pengertian Demokrasi
Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berati rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berati kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos -cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tengah rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.
Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan yang setiap warganya memiliki kesetaraan hak dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan. Demokrasi mengandung pengertian secara tidak langsung bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.
Pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut:
a.   Joseph A. Schmeter
Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperboleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetetif atas suara rakyat.
b.   Sidney Hook
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-kepitusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberiakn secara bebas dari rakyat dewasa.
c.   Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl
Demokrasi sabagai suatu sistem pemerintahan di man pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

d.   Abraham Lincoln  
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
e.   Giovani Sartori
Demokrasi dipandang sebagai suatu sistem dimana tidak seorang pun dapat memilih diriya sendiri, tidak seorang pun dapat mengindentifikasikan dengan kekuasaannya, kemudian tidak dapat merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat.
f.   Carol C. Gould
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang didalamnya rakyat memerintah sendri, baik melalui partisipasi langsung dalam merusmuskan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka maupun dengan cara memilih wakil-wakil mereka.
g.   Aristoteles
Demokrasi adalah suatu kebebasan, yang artinya kebebasan setiap warga negara dapat berbagi kekuasan, Aristoteles mengutarakan bahwa setiap warga negara itu setara dalam jumlah, yaitu satu individu, dalam demokrasi tidak ada penilaian terhadap tingginya nilai individu tersebut, setiap warga negara sama.
h.  Samuel Huntington
Demokrasi ada jika setiap pemegang kekuasaan dalam suatu negara dipilih secara umum, adil, dan jujur, para peserta boleh bersaing secara bersih, dan semua masyarakat memiliki hak setara dalam pemilihan.

B.       Prinsip-prinsip Demokrasi
Prinsip-prinsip penting demokrasi ada tiga,yaitu :
1)      Persamaan Diantara Warga Negara, Setiap warga negara memiliki kesetaraan dalam praktik politik;
2)      Keterlibatan Warga Negara dalam Mengambil Keputusan Politik;
3)      Kebebasan diakui dan dipakai juga diterima oleh warga Negara.

C.     Ciri-ciri Demokrasi
Adapun ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan atas sistem demokrasi adalah sebagai berikut :
1)              Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak.
2)              Ciri Konstitusional, yaitu hal yang berkaitan dengan kepentingan, kehendak, ataupun kekuasaan rakyat dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut.
3)              Ciri Perwakilan, yaitu dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat diwakilkan oleh beberapa orang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri.
4)              Ciri Pemilihan Umum, yaitu suatu kegiatan politik yang dilakukan untuk memilih pihak dalam pemerintahan.
5)              Ciri Kepartaian, yaitu partai menjadi sarana / media untuk menjadi bagian dalam pelaksaan sistem demokrasi.
6)              Ciri Kekuasaan, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan.
7)              Ciri Tanggung Jawab, adanya tanggung jawab dari pihak yang telah terpilih untuk ikut dalam pelaksaan suatu sistem demokrasi.

D.     Macam-macam Demokrasi
Secara umum demokrasi yang dipakai dalam suatu negara sangat banyak macamnya.
1.     Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat :
·   Demokrasi Langsung (Direct Democracy) adalah demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan suatu negara. Pada demokrasi langsung, rakyat berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya secara langsung.
·  Demokrasi Tidak Langsung (Indirect Democracy) adalah demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan suatu keputusan negara secara tidak langsung, artinya rakyat mengirimkan wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan kehendak mereka. Jadi disini wakil rakyat yang terlibat secara langsung menjadi perantara seluruh rakyat.
·  Demokrasi sistem referendum yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen tetapi dalam melaksanakan tugasnya, parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum.

2.  Berdasarkan Fokus Perhatiannya :
·   Demokrasi Formal adalah demokrasi yang fokus perhatiannya pada bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi.
·   Demokrasi Material adalah demokrasi yang fokus perhatiannya pada bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik.
·   Demokrasi Gabungan adalah demokrasi yang fokus perhatiannya sama besar terhadap bidang politik dan ekonomi, indonesia menganut sistem demokrasi gabungan ini.

3.      Berdasarkan Prinsip Ideologi
·   Demokrasi Liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan atas hak individu suatu warga negara, artinya individu memiliki dominasi dalam demokrasi ini. Pemerintah tidak banyak ikut campur dalam kehidupan bermasyarakat, yang artinya kekuasaan pemerintah terbatas. Demokrasi Liberal disebut juga demokrasi konstitusi yang kekuasaanya hanya dibatasi oleh konstitusi.
·   Demokrasi Komunis, yaitu demokrasi yang didasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara, artinya pemerintah memiliki dominasi dalam demokrasi ini.Kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa tertinggi, kekuasaan pemerintah tidak terbatas. Kekuasaan pemerintah tidak dibatasi dan bersifat totaliter, sehingga hak individu tidak berpengaruh terhadap kehendak pemerintah.
·   Demokrasi Pancasila, Demokrasi inilah yang dianut indonesia, yaitu demokrasi berdasar kepada pancasila.

E.     Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi
Kelebihan Demokrasi antara lain :
·    Pemegang Kekuasaan dipilih berdasarkan keinginan rakyat;
·    Mencegah terjadinya monopoli kekuasaan;
·    Kesetaraan hak membuat setiap masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem politik.

Kekurangan Demokrasi :
·   Kepercayaan rakyat mudah digoyangkan oleh pengaruh media;
·   Kesetaraan hak dianggap tak wajar karena oleh beberapa ahli, karena pengetahuan politik setiap orang tidak sama;
·   Fokus pemerintah yang sedang menjabat akan berkurang saat menjelang pemilihan umum berikutnya.


F.      Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode, yaitu:
1)     Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 – 1950 ).
Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia Saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuksegala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :
·     Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
·     Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.
·     Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer

2)     Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama
a)       Masa demokrasi Liberal 1950 – 1959
Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan:
·     Dominannya partai politik;
·     Landasan sosial ekonomi yang masih lemah;
·     Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950 Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk membubarkan konstituante dankembali ke UUD 1945 serta melakukan pembentukan MPRS dan DPAS.

b)    Masa demokrasi Terpimpin 1959 – 1966 Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciridominasi Presiden dan terbatasnya peran partai politik
Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:
·     Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan;
·     Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR;
·     Jaminan HAM lemah;
·     Terjadi sentralisasi kekuasaan;
·     Terbatasnya peranan pers;
·     Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur) Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI.

c)     Pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 – 1998
Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat,pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakanPemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:
1.    Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada;
2.    Rekrutmen politik yang tertutup;
3.    Pemilu yang jauh dari semangat demokratis;
4.    Pengakuan HAM yang terbatas;
5.    Tumbuhnya KKN yang merajalela.
Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

Sebab jatuhnya Orde Baru:
1.  Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi );
2.  Terjadinya krisis politik;
3.  TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba;
4.  Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden.
d)   Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 – sekarang
Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR – MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:
1.    Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi;
2.    Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referendum;
3.    Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN;
4.    Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI;
5.    Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV




BAB III
PENUTUP

A.     Kesimpulan
Berdasarkan materi yang telah dibahas dalam makalah ini mengenai demokrasi Indonesia maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.   Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan yang setiap warganya memiliki kesetaraan hak dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan;
2.    Demokrasi memiliki prinsip penting diantaranya persamaan warga negara,keterlibatan warga negara dan kebebasan yang diakui dan diterima warga negara;
3.    Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa periode yaitu : periode revolusi, orde lama, orde baru dan mass reformasi.

B.     Saran
Dengan adanya pembahasan mengenai demokrasi Indonesia pada makalah ini, sekiranya penulis dapat menyarankan semoga kita sebagai generasi penerus dapat mengambil peran partisipatif sebagai warga negara sebagaimana yang diharapkan di dalam negara demokrasi kita Indonesia.




DAFTAR PUSTAKA


Abdulkarim, Aim. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas VIII. Grafindo Media.
Mochlisin. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP. Jakarta : Interplus.
Listyarty, Retno.2007.Pendidikan Kewarganegaraan . Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.
Id.Wikipedia.org


Posted by SahrulParawie
WAHANA BELAJAR & BERBAGI ANEKA DOKUMEN PENDIDIKAN Updated at: 4/22/2018 11:58:00 AM

No comments :

Post a Comment