MAKALAH PKn PENERAPAN BUDAYA POLITIK PARTISIPAN - WAHANA BELAJAR & BERBAGI ANEKA DOKUMEN PENDIDIKAN

MAKALAH PKn PENERAPAN BUDAYA POLITIK PARTISIPAN




BAB I
PENDAHULUAN


A.      Latar Belakang
Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitenya. Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict R. OG Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengankelompok massa.
Negara Indonesia sebagai negara demokratis membutuhkan warga negara yang berbudaya politik partisipan dan berorientasi setia atau mendukung sistem politik nasional. Warga negara yang berciri demikian inilah yang memang didutuhkan bagi sistem politik demokrasi di Indonesia. 
Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya.
Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik.

B.       Rumusan Masalah
1.      Apa yang dimaksud dengan budaya politik?
2.      Apa saja tipe-tipe budaya politik?
3.      Apa yang dimaksud sosialisasi budaya politik?
4.      Apa yang dimaksud peran serta budaya politik partisipan?

C.      Tujuan
1.      Untuk mengetahui pengertian budaya politik
2.      Untuk mengetahui tipe-tipe budaya politik
3.      Untuk mengetahui sosialisasi budaya politik
4.      Untuk mengetahui peran serta budaya politik partisipan



BAB II
PEMBAHASAN


A.            PENGERTIAN BUDAYA POLITIK
Merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan benegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya . Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan benegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya .
Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitenya. Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict R. O’G Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa.
Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.
Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya politik yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahami secara teoritis sebagai berikut :
a.       Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
b.      Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua (aspek generik) menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup.
c.       Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.
d.      Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status quo atau mendorong mobilitas), prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).
Dengan pengertian budaya politik di atas, nampaknya membawa kita pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Dengan orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politiknya kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme.
Jauh dari anggapan yang demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual

B.             PENGERTIAN BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
Menurut pendapat Almond dan Verba (1966), budaya politik partisipan adalah suatu bentuk budaya yang berprinsip bahwa anggota masyarakat diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Dalam budaya politik partisipan, orientasi politik warga terhadap keseluruhan objek politik, baik umum, input dan output, maupun pribadinya dapat dikatakan tinggi.
Budaya politik partisipan,yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi . Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung.
Budaya politik yang partisipasif adalah budaya politik yang demokratik, dalam hal ini, akan mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratik dan stabil. Budaya politik yang demokratik ini menyangkut “suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi,” kata Almond dan Verba.Masayarakat dalam budaya politik ini mamahami bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Masyarakat memiliki kebangsaan dan kemaua untuk berperam dalam sistem politik. Selain itu, masyarakat dalam budaya politik imi memiliki keyakinan dapat memengaruhi pengambilan kebijakan publik dan membentuk kelompok untuk melakukan protes jika pelaksamaa pemerintah tidak transparan.
Dalam budaya politik partisipan ini, demokrasi dapat berkembang dengan baik. Hal ini dikarenakan terjadinya hubungan yang harmonis antara warga negara dan pemerintah yang ditunjuk oleh tingkat kompetensi politik (penyelesaian sesuatu secara politik), dan tingkat efficacy (keberdayaan). Dapat dikatakan bahwa tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi secara politikDalam budaya politik partisipan, orientasi politik warga terhadap kesulurahan objek, baik umum, input, maupun output secara pribadinya mendekati satu atau dapat dikatakan tinggi.
Ciri-ciri dari budaya politik partisipan adalah sebagai berikut.
-        Warga menyadari akan hak dan tanggung jawabnya dan mampu mempergunakan hak itu serta menanggung kewajibannya.
-        Warga tidak menerima begitu saja keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik keseluruhan, input, output maupun posisi dirinya sendiri.
-        Anggota masyarakat sangat partisipatif terhadap semua objek politik, baik menerima maupun menolak suatu objek politik.
-        Masyarakat menyadari bahwa ia adalah warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis.
-        Kehidupan politik dianggap sebagai sarana transaksi, seperti halnya penjual dan pembeli. Warga dapat menerima berdasarkan kesadaran, tetapi juga mampu menolak berdasarkan penilaiannya sendiri.
-        Kesadaran berpolitik tinggi
-        Kontrol politik aktif
-        Warga terhadap masalah atau isu-isu mengenai kehidupan politik masalah atau isu politik
-        Warga menyadari adanya kewenan atau kekuasaan pemerintah
-        Warga memiliki kesadaran akan peran, hak, dan kewajiban, dan tanggung jawabnya
-        Warga mampu dan berani memberik masukan, gagasan, tuntutan, kritik terhadap pemerinta
-       Warga memiliki kesadaran untuk pada peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan tanpa perasaan tertekan

C.     PERAN SERTA BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
1    Pengertian Partisipasi Politik
Pembahasan tentang budaya politik tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media masa yang kritis dan aktif. Hal ini merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan).
Bagi sebagian kalangan, sebenarnya keterlibatan rakyat dalam proses politik, bukan sekedar pada tataran formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau berupa kebijakan politik, tetapi terlibat juga dalam implementasinya yaitu ikut mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut.
Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut :
a.   Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
b.   Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
c.   Pengaruh kaum intelektual dan kemunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
d.   Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
e.    Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

2.     Sebab – Sebab  Budaya Politik Partisipan
·      Adanya keragaman masyarakat di Indonesia
·      Masih adanya daerah yang terisolir dan tidak mendapat pengaruh dari luar
·      Masih tingginya tingkatan primordial atau kesukuan
·      Masih tingginya sikap tentang paternalisme
·      Adanya dilema antara modernisasi dengan tradisi dalam masyarakat

3.       Bentuk-Bentuk Budaya Politik Partisipan           
Sebagai komunitas warga negara yang terdidik dan terpelajar,hendaknya kita memiliki peran besar (partisipasi aktif)untuk melakukan perubahan politik yang lebih baik dan berbudaya. Melalui sarana pemilihan umum, kita dapat menjadikannya sebagai momentum untuk mendorong perubahan sosial politik, politik ekonomi, budaya, dan lain-lain ke arah yang lebih baik dan demokratif melalui pemerintahanyang dipilah melalui pemilu, secara damai dan beradab (berbudaya). Semua itu dimaksudkan sebagai upaya melakukan pendidikan budaya politik partisipan (rakyat) yang lebih luas karena dengan demikian akan dapat digunakan sebagai salah satu rujukan untuk menentukan pilihan dalam pemilu secara arif, bijaksana, kritis, dan rasional.
Dalam setiap tahapan pemilu, kita sebagai simpatisan (kader) partai politik, ataupu kaum terpelajar tidak ada larangan untuk mengikutinya. Namun demikian, hal yang perlu dikedepankan dalam kampanye adalah situasi damai karena dalam kampanyenya sering kali terjadi persinggungan antar massa pendukung dari partai politik (simpatisan dan kader) partai politik. Bermula dari saling mengejek dan saling hina di antara mereka ketika berpapasan di jalan raya dalam situasi kampanye, perkelahian antar massa pendukung partai politik seringkali terjadi.
Untuk mewujudkan situasi seperti itu dibutuhhkan toleransi yang besar terhadap kelompok yang berbeda pandangan politik dan juga sikap anti kekerasan. Pelajar yang ingin aktif dalam kampanye harus sadar bahwa tindakan brutal, kekerasan, dan keseluruhan hanya akan merusak situasi pemilu yang demokratis dan beradab. Untuk itu, kita harus sadar bahwa brutalisme, kekerasan, dan kerusuhan yang mengiringi proses pemilu sebenarnya adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokratis dan budaya politik bangsa Indonesia. Albert Camuspernah mengatakan bahwa I’ anarchie est I’abus de la democratie, anarkisme adalah penyelewengan dari demokrasi.
4.      Penerapan Budaya Politik Partisipan
·        Menyelesaikan perselaisihan secara damai dan melembanga. Dalam setiap masyarakat terdapat beda pendapat serta kepentingan yang dalam alam demokrasi dianggap wajar untuk diperjuangkan. Perselisihan harus dapat diselesaikan melalui perundingan dan dialog terbuka untuk mencapai kompromi, consensus, atau mufakat.
·        Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Perubahan social terjadi karena beberapa factor, seperti kemajuan teknologi, kepadatan penduduk, dan pola perdagangan. Pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya terhadap perubahan-perubahan dan mengendalikannya.
·        Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Dalam masyarakat demokratis, pergantian pimpinan atas dasar turunan, mengangkat diri sendiri, coup d’ etat dianggap tidak wajar.
·        Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Golongan minoritas yang biasanya terkena paksaan akan lebih menerimanya apabila diberi kesempatan turut serta dalam merumuskan kebijaksanaan.
·        Mengakui dan menanggap wajar adanya kenekaragaman. Keanekaragaman tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, dan tingkah laku, perlu terselengaranya masyarakat yang terbuka dan kebebasan politik yang memungkinkan timbulnya fleksibilitas dan tersedianya berbagai alternative dalam tindakan politik. Namun demikian, keanekaragaman tetap berada dalam kerangka persatuan bangsa dan Negara.
·        Menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat demokratis keadilan merupakan cita-cita bersama, walaupun sebagian kecil masyarakat ada yang merasa diperlakukan tidak adil.

5.      Budaya Politik Partisipan dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
1.             Kritis Memilih Partai Politik, Anggota Parlemen(DPR/DPRD dan DPD)
Sikap kritis dalam pemilu juga harus diarahkan pada partai politik, calon anggoya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan anggoya legislatif, mulai dari tingkat pusat sampai dengan kabupaten/kota. Sikap kritis ini sangat penting karena merekalah yang akan mewakili rakyat Indonesia untuk memperjuangkan aspirasi politik rakyat. Kritisme pada partai politik siarahkan pada platform partai politik untuk memperjuagkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Dalam sistem proporsional terbuka, rakyatlah yang berkuasa menentukan kelayakan calin anggota legislatif. Untuk  itu, masyarakat pemilih harus melakukan seleksi dan penyaringan secara ketat terhadap para calin tersebut, baik dari segi moral maupun kapasitasnya. Jika terdapat calon anggota legislatif tidak memenuhi persyaratan moral, kewibawaan dan kejujuran (integritas), dapat dipercaya (kredibilitas), dan memiliki kemampuan/keahlian pada umumnya (akuntabilitas publik) maka sikap terbaik masyarakat pemilih tentunya adalah tidak memilih calon tersebut.
Di alam keterbukaan dan informasi ini, rakyat tentunya dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang perilaku politik seorang calin anggota legislatif ataupun partai politik. Dengan demikian, rakyat sebenarnya dapat menentukan secara objektif siapa dan partai apa yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat ataukah hanya sekadar menjual janji-janji muluk belaka.

2.      Kritis Memilih Presiden dan Wakil Presiden
Kritisme pada pemilihan presiden dan wakil presiden lebih ditekankan pada kualitas diri calon yang akan dipilih tersebut, baik dari segi visi kenegaraan, kredibilitas moral, amanah, kapabilitas, maupun kebersihan dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Okeh karena itu, masyarakat pemilih perlu mengetahui terlebih dahulu track record cali presiden dan wakil presiden. Masyarakat pemilih perlu mengikuti perkembangan informasi melalui media massa dan berbagai sumber informasi lain uang akurat untuk melakukan pemeriksaam kembali (cross check) tentang kredibilitas moral dan kapabilitas calon presiden maupun wakil presiden.

3.     Kritisme dalam Mewujudka Pemilu Luber dan Jurdil
Pemilu yang Luber dan Jurdil merupakan harapan dari segenap rakyat Indonesia, sekaligus merupakan perwujudan dari pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, sikapa kritis dari pemilih dan warga Idonesia sengat diperlukan untuk mewujudkan pemilu yang Luber dan Jurdil. Untuk itu diperlukan persyaratan minimal, di antaranya sebagai berikut.
a)   Peraturan perundangan yang mengatur pemilu harus tidak tidak membuka peluang bagi terjadinya tindak kecurangan ataupun menguntungkan satu atau beberapa pihak tertentu.
b)    Peraturan pelaksanaan pemilu yang memuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemilu harus tidak membuka peluang bagi terjadinya kecurangan  ataupun menguntungkan satu atau beberapa pihak tertentu.
c)    Badan/lembaga penyelenggara maupun panitia pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah harus bersifat mandiri dan independen.
d)  Partai politik peserta pemilu memiliki kesiapan yang memadai untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemili, khususnya yang berkaitan dengan kepanitiaan pemilu serta kemampuan mempersiapkan saksi-saksi di tempat pemungutah suara,
e)   Lembaga/organisasi/jaringan pemamtauan  pemilu harus terlibat aktif dalam suatu proses dan tahapan pemilu  di semua tingkatan di seluruh wilayah pemilihan untuk memantau perkembangan penyelenggaraan pemilu.
f)    Anggota masyarakat luas, baik secara perorangan dan kelompok maupun yang terhimpun dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan harus aktif dalam memantau setiap perkembangan penyelenggaraan pemilu daerah masing-masing.
g)  Insan pers dan media massa harus memberikan perhatian secara khusus pada setiap penyelenggaraan pemilu.
h)   Memupuk kesadaran politik setiap warga negara supaya semakin sadar akan hak politiknya dalam pemilu.

6.       Perilaku yang Berperan Aktif dalam Politik yang Berkembang di Masyarakat  
Komunitas pelajar seharusnya memilliki peran besar untuk melakukan perubahan sosial politik yang lebih baik. Melalui pemilu, pelajar bisa menjadikannya sebagai momentun untuk mendorong perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain kearah yang lebih baik dengan melalui pemerintahan yang dipilih melalui pemilu. Selain itu, pemilu harus juga menjadikan momentum yang damai dan beradap. Semua ini dimaksudkan sebagai upaya melakukan pendidikan politik rakyat yang lebih luas, karena dengan demikian pelajar sebagai komunitas terpelajar dan terdidik bisa menjadi salah satu rujukan untuk menentukan pilihan pemilu secara arif,  bijaksan, krisis, dan rasional. 
Berkaitan dengan kenyataan tersebut, maka keberadaan pelajar sebagai pemilih pemilu perlu mengambil sikap dan langkah-langkah yang positif dan konstruktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum, antara lain sebagai berikut.
1.    Aktif tanpa kekerasan dalam pemilihan umum
Pelajar hendaknya berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan umum, tetapi hindarkan diri dari kekerasan dan anarkisme massa, ciptakan pemilu yang demokratis, damai, dan beradap.
2.   Pemilhan umum sebagai gerakan anti korupsi
Pelajar sebagai pemilih pemula aktif dan selektif dalam memilih calon pemimpin nasional dan wakil-wakil yang bersih, agar kelak dalam melaksanakan pemerintahan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3.   Anti terhadap Money PoliticsI
Money Politics merupakan salah satu bentuk kecurangan dalam pemilu. Pelajar sebagai pemilih pemula hendaknya menggunakan hati nurani dan akal pikiran yang sehat ketika menggunakan hak pilihnya di dalam memilih pemilu.
4.   Tidak mudah dieksploitasi
Pemilu merupakan salah satu media pembelajaran politik bagi terbentuknya komunikasi politik yang demokratis dimasa mendatang. Oleh karena itu, pelajar sebagai pemilih pemula jangan mudah dieksploitasi dalam pemilu untuk kepentingan sesaat kelompok tertentu.

5.  Tidak Apatis
Komunitas pelajar yang memiliki jumlah signifikan jangan bersikapa apatis dalam pemilu. Gunakan hak pilih dengan menggunakan hati nurani dan akal pikiran yang sehat ketika memilh wakil-wakil raktyat yang duduk di perlement, presiden dan wakil presiden, partai politik sebagai kontestan dalam pemilu, dan sebagainya.






BAB III
PENUTUP


A.      Kesimpulan
Dari pembahasan di atas kami dapat menarik kesimpulan bahwa: Budaya politik yang partisipasif  adalah budaya politik yang demokratik, dalam hal ini, akan mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratik dan stabil. Budaya politik partisipan adalah salah satu jenis budaya politik bangsa. Dalam budaya politik partisipan, orientasi politik warga terhadap kesluruhan objek politik, baik umum, input dan output, maupun pribadinya mendekati satu atau dapat dikatakan tinggi.

B.       Saran 
Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Maka diharapkan kepada warga negara yang berbudaya politik partisipan dan berorientasi setia atau mendukung sistem politik nasional. 
  


DAFTAR PUSTAKA


Bambang S. dan Sugiyarto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan  Untuk SMA/MA Kelas XI
Jutmini sri dan Winarno.2006. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA/MA Kelas XI
Tim Edukatif HTS. 2006. Modul Kewarganegaraan Untuk SMA/MA Semester Gasal. Surakarta: Penerbit Hayati Tumbuh Subur

Tim SIMPATI. 2006. LKS Simpati Untuk SMA/MA Semester Ganjil. Surakarta: Penerbit Grahadi


0 Response to "MAKALAH PKn PENERAPAN BUDAYA POLITIK PARTISIPAN"

Post a Comment